JAKARTA, Markaberita.com – Momen hangat saat Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat mendadak memicu kontroversi. Bukan karena aksi sosialnya, melainkan aroma tak sedap terkait anggaran pengadaannya yang dinilai tidak wajar dan berpotensi merugikan negara.
Gus Ipul sempat memberikan klarifikasi bahwa sepatu tersebut bukanlah bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), melainkan hadiah khusus dari Gubernur Jawa Timur. Namun, penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa sumber dana bantuan tersebut tetap berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur yang dikelola oleh Biro Umum Provinsi.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya fluktuasi harga yang sangat tajam dan tidak masuk akal dalam dua tahun anggaran terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun CBA, terdapat perbedaan signifikan dalam nilai pengadaan:
- Tahun 2025: Alokasi belanja sepatu mencapai Rp1 miliar dengan harga rata-rata Rp375.000 per pasang.
- Tahun 2026: Anggaran turun menjadi Rp461 juta, dengan harga satuan turun drastis ke angka Rp171.000 per pasang.
Uchok melontarkan sindiran tajam terkait harga di tahun 2025 yang hampir menyentuh Rp400 ribu untuk satu pasang sepatu sekolah.
”Kalau harganya tembus hampir Rp400 ribu, ini sepatu apa? Apakah bahannya dari kulit sapi pilihan, punya teknologi anti-air, atau jangan-jangan bisa berjalan sendiri? Atau mungkin ada logo khusus ‘Dukungan Program Presiden’ yang membuat harganya melambung tinggi?” sindir Uchok.
CBA telah memberikan sinyal merah atas proyek ini. Menurut Uchok, perbedaan harga yang mencapai lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu satu tahun untuk item yang sama menunjukkan adanya manajemen anggaran yang ugal-ugalan atau indikasi mark-up.
”Ini seperti belanja di pasar berdasarkan mood. Kalau lagi senang harga dibuat mahal, kalau lagi hemat turun drastis. Barang dengan fungsi yang sama seharusnya punya standar harga yang rasional,” tambahnya.
Uchok menyayangkan besarnya anggaran tersebut jika benar-benar terjadi penggelembungan harga. Menurutnya, jika dikelola dengan harga wajar, jumlah anak sekolah yang menerima bantuan sepatu bisa berlipat ganda.
Menutup keterangannya, CBA secara tegas meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera membuka penyelidikan atas proyek pengadaan sepatu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini.
”Kami meminta Kejagung mengusut tuntas agar proses pengadaannya menjadi terang benderang. Jangan sampai niat baik membantu rakyat justru menjadi celah untuk mengeruk pajak rakyat. Kita ingin sepatu itu nyaman di kaki anak-anak, tapi prosesnya juga harus bersih dari korupsi,” pungkas Uchok.(MB/Red).
