JAKARTA, Markaberita.com – Kebijakan pemerintah terkait penghapusan tantiem bagi jajaran Direksi dan Komisaris BUMN dipertanyakan kredibilitasnya. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara tegas menyebut narasi penghapusan tantiem yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, hanyalah wacana kosong alias “omon-omon”.
Kritik tajam ini dilayangkan setelah CBA menemukan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masih mengalokasikan tantiem dalam nilai fantastis sepanjang tahun 2025, yang bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah.
Meski Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, sempat mengklaim kebijakan penghapusan tantiem telah berjalan di hadapan Komisi XI DPR RI (19/8/2025), data laporan keuangan BRI tahun 2025 justru berkata lain.
CBA mencatat realisasi pembagian tantiem di BRI masih sangat besar:
Tantiem Direksi: Rp181 miliar. Tantiem Dewan Komisaris: Rp12,4 miliar.
”Pernyataan Presiden dan Rosan terbukti hanya sebatas seremonial. Ada BUMN perbankan yang secara terang-terangan mengabaikan arahan tersebut,” tegas Uchok, Kamis (28/5/2026).
Selain tantiem, CBA menyoroti akumulasi beban remunerasi lainnya di BRI yang dianggap tidak mencerminkan semangat efisiensi BUMN di bawah kepemimpinan Direktur Utama Hery Gunardi:
Gaji dan Tunjangan Direksi: Rp240,8 miliar. Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris: Rp80,2 miliar. Bonus dan Insentif Manajemen Kunci: Rp396,3 miliar.
Menurut Uchok, angka-angka tersebut merupakan bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah tidak memiliki taring di hadapan manajemen BRI.
Uchok menyoroti gaya kepemimpinan di BRI yang dinilai sangat unik dan kontraproduktif. Ia menilai manajemen BRI seolah-olah mengabaikan perintah Presiden dengan asumsi bahwa pihak Istana maupun Danantara tidak mendalami laporan keuangan perusahaan secara detail.
”Ini adalah bentuk pembangkangan yang nyata. Sangat mengherankan bagaimana kebijakan setingkat arahan Presiden bisa diabaikan begitu saja oleh manajemen BUMN tanpa ada tindakan tegas atau teguran dari pihak berwenang,” tandasnya.
CBA mendesak pemerintah untuk tidak hanya memberikan arahan secara retoris, tetapi juga melakukan pengawasan ketat dan audit terhadap implementasi kebijakan remunerasi di seluruh BUMN agar tidak menjadi sekadar komoditas politik atau “omon-omon” belaka.(Red).
