JAKARTA, Markaberita.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (BEM Unindra) mengeluarkan seruan penting bagi generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa, untuk tetap menjaga nalar kritis di tengah dinamika nasional yang kian kompleks. Mahasiswa diminta waspada terhadap berbagai bentuk provokasi politik yang berpotensi memecah belah bangsa.
Ketua BEM Unindra, Helmi Fahri, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (agent of change). Namun, ia mengingatkan bahwa posisi tersebut rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu jika tidak dibekali dengan kesadaran kritis yang kuat.
”Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual, bukan alat kepentingan politik praktis. Di tengah situasi yang dinamis, kita harus waspada terhadap narasi provokatif yang dapat mengarah pada perpecahan, bahkan tuduhan-tuduhan serius seperti makar,” ujar Helmi dalam keterangan tertulisnya, (01/05/26).
Helmi menilai bahwa ruang digital saat ini menjadi medium utama penyebaran informasi yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, literasi politik dan kemampuan analisis menjadi instrumen vital bagi mahasiswa agar tidak mudah terombang-ambing oleh isu yang belum jelas kebenarannya.
Ia menekankan bahwa sikap kritis tidak boleh mati, namun harus tetap berlandaskan pada data, kajian ilmiah, serta etika demokrasi.
Selain mewaspadai provokasi, BEM Unindra secara tegas juga menolak adanya upaya pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa dengan dalih menjaga stabilitas. Bagi Helmi, kritik adalah bagian integral dari demokrasi yang sehat.
”Kita menolak provokasi, tapi kita juga menolak pembungkaman. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Yang perlu dijaga adalah arah perjuangan mahasiswa tetap berpihak pada rakyat, bukan ditunggangi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, BEM Unindra mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk memperkuat ruang-ruang diskusi, kajian, dan konsolidasi. Hal ini dianggap sebagai bentuk perlawanan intelektual terhadap narasi-narasi menyesatkan yang berkembang di masyarakat.
Mahasiswa didorong untuk mengedepankan prinsip verifikasi sebelum menyebarkan informasi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks yang memicu kekacauan.
Sebagai penutup, Helmi menegaskan komitmen mahasiswa untuk tetap berdiri di garis perjuangan rakyat dengan tanggung jawab moral yang tinggi.
”Mahasiswa bukan alat kekuasaan, dan bukan pula alat chaos. Kita adalah penjaga akal sehat demokrasi,” pungkas Helmi.(Red).
