JAKARTA, Markaberita.com – Langkah digitalisasi yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Timur melalui program podcast kini berada dalam radar pengawasan publik. Center for Budget Analysis (CBA) mengungkap adanya kejanggalan pada struktur anggaran tahun 2026, di mana biaya produksi per episode justru meningkat di saat total anggaran secara keseluruhan mengalami penyusutan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, memberikan catatan kritis terhadap efektivitas penggunaan dana hibah atau belanja komunikasi publik ini. Menurutnya, publik jangan hanya terpaku pada penurunan angka total tanpa melihat rincian unit kegiatannya.
Berdasarkan investigasi CBA, terdapat pergeseran angka yang cukup mencolok dalam dua tahun anggaran terakhir:
- Tahun 2025: Alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar untuk 1.442 kegiatan (rata-rata Rp24,8 juta per episode).
- Tahun 2026: Alokasi anggaran turun menjadi Rp27 miliar untuk 1.080 kegiatan (rata-rata naik menjadi Rp25 juta per episode).
”Terjadi penurunan total sebesar Rp8 miliar, namun ada kenaikan biaya rata-rata per kegiatan. Pertanyaannya, kenaikan ini didasarkan pada peningkatan kualitas atau sekadar penyesuaian untuk menjaga ‘jatah’ anggaran?” ujar Uchok dalam rilis resminya, Kamis (30/4/2026).
Uchok menilai, biaya Rp25 juta per satu kali tayang merupakan angka yang cukup prestisius di industri konten digital. Ia menekankan bahwa transparansi mengenai spesifikasi teknis dan dampak (impact) dari program ini sangat krusial agar tidak terjebak dalam praktik pemborosan.
“Publik berharap dengan biaya semahal itu, konten yang dihasilkan bukan sekadar formalitas birokrasi. Harus ada jangkauan audiens yang terukur. Jika penontonnya minim, maka fungsi komunikasi publiknya gagal dan anggaran tersebut mubazir,” tegasnya.
CBA secara spesifik meminta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum untuk mengaudit kepatutan harga (value for money) dari program ini. Uchok bahkan mendorong KPK dan Kejaksaan untuk lebih proaktif dalam memantau kegiatan-kegiatan yang berlindung di balik narasi “digitalisasi”.
“Digitalisasi seharusnya membawa efisiensi, bukan malah menjadi celah baru untuk membiayai kegiatan yang standarnya tidak jelas. Kami mendorong penegak hukum untuk memelototi setiap rupiah yang keluar dari program ini,” tambah Uchok.
Hingga saat ini, Sekretariat DPRD Jawa Timur belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail rincian komponen biaya yang menyebabkan kenaikan harga satuan pada program podcast tahun 2026 tersebut.(MB/Red).
