Markaberita.com – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, untuk segera membebaskan 11 demonstran yang ditahan pasca-aksi protes terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Penahanan ini dinilai menjadi ujian krusial bagi netralitas Polri di tengah besarnya aliran anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) ke Polda Kaltim.
Uchok menegaskan bahwa pembebasan para pendemo merupakan indikator utama apakah kepolisian bertindak sebagai penegak hukum yang independen atau justru terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan. Insiden yang menyebabkan delapan orang dilarikan ke rumah sakit tersebut seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan represifitas.
”Jika Kapolda membebaskan mereka, itu menjadi bukti bahwa polisi tetap netral meski aksi tersebut ditujukan kepada Gubernur Rudy Mas’ud. Namun, jika penahanan berlanjut, publik akan sulit memisahkan tindakan polisi dengan kedekatan anggaran yang ada,” ujar Uchok dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026).
CBA mencatat adanya aliran dana signifikan dari Pemprov Kaltim kepada Polda Kaltim melalui APBD. Salah satu yang paling mencolok adalah anggaran sebesar Rp49,9 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari di Kutai Kartanegara.
Selain hibah besar tersebut, CBA membeberkan rincian proyek APBD 2024 yang mengalir ke Polda Kaltim, di antaranya: Rehabilitasi Gedung Barak SPN Polda Kaltim: Rp6,001 miliar, Pekerjaan Mako Brimob KM 13: Rp1,4 miliar, Laston Lapis AUS (Aspal) Kantor Polda Kaltim: Rp1,32 miliar, Supervisi & Perencanaan SPN: Lebih dari Rp590 juta.
Menurut Uchok, besarnya ketergantungan anggaran ini berisiko menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest). Ia menilai Kapolda seharusnya berperan sebagai mediator yang mampu mendorong Gubernur Rudy Mas’ud untuk menemui massa aksi secara langsung guna mendinginkan suasana.
”Seharusnya Kapolda memaksa Gubernur untuk berdialog. Jika dialog terjadi, kericuhan yang memakan korban delapan orang dan penangkapan 11 aktivis ini tidak perlu terjadi. Polisi profesional adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan menjadi tameng bagi penyokong anggaran,” tegas Uchok.(Red).
