MARKABERITA.Id | Editorial 12 Maret 2026 – Genderang Lebaran 2026 mulai ditabuh, namun bagi jutaan keluarga di penjuru negeri, keriuhan ini membawa kecemasan klasik: lonjakan harga pangan yang seolah menjadi ritual tahunan tanpa penawar. Di tengah klaim pemerintah mengenai capaian swasembada, realitas di pasar tradisional per Kamis (12/3/2026) justru menunjukkan anomali yang menguras kantong rakyat.
Paradoks Angka: Stok Melimpah, Harga “Berdarah”
Terdapat kontradiksi tajam antara statistik makro pemerintah dengan fakta mikro di lapangan. Merujuk pada laporan APBN KiTa terbaru, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan yang masif sebesar Rp210,4 triliun untuk stabilisasi harga dan subsidi pupuk.
Namun, data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) hari ini merekam gejolak yang mengkhawatirkan:
Beras Nasional: Stok diklaim aman di angka 4,2 juta ton, namun distribusi masih tersendat.
Cabai Rawit Merah: Menembus Rp90.600/kg (naik 15,41% dalam hitungan hari).
Bawang Merah & Telur: Masing-masing bertengger di Rp43.050/kg dan Rp33.650/kg, jauh melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Krisis ini bukan sekadar isu ibu kota. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencatatkan kenaikan signifikan di lebih dari 210 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ini menandakan bahwa “demam” harga pangan telah menjadi pandemi ekonomi nasional yang gagal diantisipasi sejak dini.
Tragedi THR: Habis “Dimakan” Sebelum Dinikmati
Di tengah kepungan harga ini, terdapat risiko sistemik terhadap daya beli. Tunjangan Hari Raya (THR) yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, kini terancam hanya “numpang lewat”. Dengan penyaluran THR yang sudah mencapai puluhan triliun rupiah per Maret ini, narasi optimisme konsumsi rumah tangga terancam kandas oleh inflasi pangan yang ugal-ugalan.
Masyarakat dipaksa membayar lebih mahal hanya untuk mempertahankan menu meja makan yang sama dengan tahun lalu. Tanpa kendali harga yang konkret, THR tidak lebih dari sekadar angka yang berpindah tangan dari dompet pekerja ke kantong para spekulan pangan.
Redaksi markaberita id menyoroti adanya “lubang hitam” dalam rantai distribusi yang berulang setiap tahun. Belanja negara ratusan triliun semestinya membuahkan stabilitas nyata, bukan sekadar data cantik di layar presentasi.
- Satgas Pangan harus bertindak lebih dari sekadar seremoni sidak. Perlu ketegasan hukum terhadap oknum yang menahan stok di saat IPH di 210 daerah sudah “merah”.
- Transparansi Anggaran: Rakyat berhak bertanya, ke mana perginya dampak dari Rp210,4 triliun jika harga telur dan cabai tetap tak terbeli?
- Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera melakukan intervensi pasar yang terintegrasi, bukan kebijakan parsial yang sporadis.
Lebaran adalah momen kemenangan, namun jangan sampai kemenangan itu terasa hambar karena piring-piring di meja makan harus berkompromi dengan harga yang tak masuk akal. Pemerintah memiliki waktu krusial untuk membuktikan bahwa APBN benar-benar menjadi shock absorber bagi rakyat, bukan sekadar instrumen statistik di atas kertas.(Red).
