KARAWANG – Markaberita.id
Dinamika satu tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani, kini berada di bawah sorotan publik. Evaluasi terhadap kepemimpinan pasangan ini tidak hanya datang dari kalangan aktivis pemuda, tetapi juga menarik perhatian praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, S.H., M.H.
Pria yang akrab disapa Askun ini memberikan pandangan yang cukup berani di tengah derasnya kritik masyarakat terkait realisasi janji kampanye. Menurutnya, publik perlu melihat secara objektif progres pembangunan yang tengah berjalan di Kabupaten Karawang agar tidak terjebak pada penilaian prematur.
Analisis Visi “Karawang Maju” dan Soliditas Politik
Asep Agustian menilai kecil kemungkinan pasangan Aep–Maslani mengabaikan janji-janji politik yang disampaikan saat Pilkada. Keyakinan itu didasari dua faktor utama. Pertama, seluruh komitmen tersebut telah terkunci secara administratif dalam tagline Karawang Maju serta tertuang resmi dalam dokumen Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Meskipun saya bukan pendukung Aep–Maslani saat Pilkada, namun dalam konteks mengawal tagline Karawang Maju, kita harus bicara jujur dan objektif. Menurut penilaian saya, satu tahun pemerintahan Aep–Maslani masih berada pada jalur yang benar atau on the track,” ujar Askun saat diwawancarai, Selasa (3/2/2026).
Faktor kedua adalah soliditas partai politik koalisi pengusung. Hingga kini, barisan partai pendukung dinilai masih kompak mengawal kebijakan eksekutif, sehingga hambatan politik di tingkat legislatif relatif minim.
Menjawab Polemik Buku Paket dan LKS Gratis
Salah satu isu sensitif yang ramai diperbincangkan warganet adalah janji pengadaan buku paket dan LKS gratis bagi siswa sekolah negeri. Publik mulai mempertanyakan kapan komitmen tersebut akan direalisasikan.
Menanggapi hal ini, Askun mengakui adanya keresahan masyarakat. Namun, ia memaparkan bahwa Pemkab Karawang tengah menghadapi hambatan teknis dan fiskal yang cukup berat. Ia menduga program tersebut tertunda akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya sangat signifikan, mencapai lebih dari Rp700 miliar.
“Pemangkasan anggaran sebesar itu tentu memaksa Pemkab Karawang melakukan efisiensi ketat. Skala prioritas harus disusun ulang, dan kemungkinan besar pengadaan buku gratis terdampak kebijakan efisiensi tersebut,” jelasnya.
Fokus pada Infrastruktur Pendidikan dan Jalan
Selain persoalan anggaran, Askun melihat adanya pergeseran strategi pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah daerah saat ini lebih memprioritaskan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta renovasi gedung sekolah yang kondisinya sudah memprihatinkan.
“Kita bisa melihat fakta di lapangan. Selain infrastruktur jalan yang kini jauh lebih baik, banyak gedung sekolah mulai diremajakan. Artinya, anggaran dialihkan terlebih dahulu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan siswa saat belajar,” tambahnya.
Menurut Askun, perbaikan bangunan sekolah merupakan fondasi utama sebelum menjalankan program bantuan alat tulis atau buku. Infrastruktur yang layak dinilai sebagai investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda, terlebih jika menyangkut keselamatan siswa.
Ekspektasi Publik dan Keterbukaan terhadap Kritik
Di akhir pernyataannya, Asep Agustian mengingatkan bahwa usia satu tahun pemerintahan masih tergolong singkat dalam siklus lima tahunan. Proses birokrasi dan realisasi anggaran membutuhkan waktu, terlebih dengan adanya tekanan fiskal daerah.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap kritis namun bersabar dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Selama pemerintahan hari ini masih berada di jalur yang benar sesuai rencana pembangunan, masyarakat perlu memberi ruang dan waktu agar janji-janji itu dapat direalisasikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Askun juga memuji sikap kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh yang dinilainya terbuka terhadap kritik. Menurutnya, keterbukaan tersebut menjadi modal penting bagi Karawang untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Aep–Maslani.
