Satu Tahun Pramono–Doel: BEM FIPPS Gelar Diskusi Publik Soroti Arah Pendidikan Jakarta

​MARKABERITA.ID | Jakarta, 14 Februari 2026 — Menandai satu tahun kepemimpinan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono–Doel) di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial (BEM FIPPS) menggelar diskusi publik kritis bertajuk refleksi kebijakan pendidikan. Acara yang berlangsung di Aula PGRI, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/2/2026) ini menjadi panggung mahasiswa dalam menagih janji pemerataan akses belajar di ibu kota.

​Sebagai lembaga akademis yang berfokus pada ilmu pendidikan, BEM FIPPS memandang perlu adanya evaluasi objektif terhadap dinamika pendidikan di Jakarta. Ketua BEM FIPPS, M. Rafi Mario Akbar, yang juga bertindak sebagai moderator, menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah instrumen penting dalam menjaga kualitas kebijakan publik.

​”Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Pendidikan adalah sektor fundamental yang menentukan kualitas SDM Jakarta di masa depan. Kita punya tanggung jawab moral untuk mengawalnya agar tetap pada jalur yang benar,” ujar Rafi dalam sambutannya.

​Diskusi ini menghadirkan dialog dua arah antara legislatif dan eksekutif guna membedah capaian serta tantangan setahun terakhir:

  • ​Komisi E DPRD DKI Jakarta: Menekankan urgensi pendidikan yang inklusif. Pihak legislatif mengingatkan bahwa kebijakan tidak boleh diskriminatif. “Pendidikan harus memanusiakan warga. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak atas akses dan kualitas yang setara,” tegas perwakilan Komisi E.
  • ​Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Menanggapi kritik dengan komitmen perluasan fasilitas. Pemerintah berjanji akan terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan layanan pembelajaran agar manfaatnya merata di seluruh pelosok Jakarta, bukan hanya di pusat kota.
Baca Juga  Wakil Bupati PALI Menghadiri Acara Pelepasan Siswa Siswi SMP Negeri 7 Talang Ubi, Sebagi Bentuk Kepedulian Terhadap Dunia Pendidikan

​Dalam sesi tanya jawab yang dinamis, mahasiswa menekankan bahwa indikator keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya terpaku pada capaian administratif. Harapan besar diletakkan pada:

  1. ​Dampak Nyata: Kebijakan yang langsung menyentuh persoalan di lapangan.
  2. ​Inklusivitas: Fasilitas yang ramah bagi seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
  3. ​Kemitraan Kritis: Menjadikan mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi pendidikan.

​Diskusi publik ini ditutup dengan harapan terciptanya kolaborasi yang lebih solid antara elemen mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat. BEM FIPPS berkomitmen untuk terus menjadi “alarm” bagi pemerintah daerah demi mewujudkan sistem pendidikan Jakarta yang lebih berkualitas dan berkeadilan.(Red).