MARKABERITA.ID | Jakarta, 5 Februari 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm) pada Januari 2026. Meski inflasi tahunan melonjak ke angka 3,55% (yoy) akibat fenomena low base effect, kondisi ini dinilai bukan sekadar fluktuasi harga biasa, melainkan cermin rapuhnya daya beli nasional di awal tahun.
Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,92 pada Desember 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026 didorong oleh koreksi harga pangan, khususnya komoditas cabai merah, bawang merah, dan daging ayam.
Pihak BPS menyebutkan lonjakan inflasi tahunan lebih dipicu oleh berakhirnya subsidi listrik tahun lalu. Namun, kacamata kritis melihat fenomena ini sebagai indikasi kontraksi ekonomi yang jauh lebih serius daripada sekadar hitungan statistik.
Selain data BPS, Noorsy juga menyoroti “vonis” Moody’s. Menurut mereka, _Outlook_ Indonesia menurun.
Petunjuknya terlihat pada dikte MSCI dan keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian yang digagas POTUS 47 Donald J Trump. Akibatnya ekonomi domestik semakin tertekan oleh sentimen global. Melansir laporan Bloomberg (5/2/2026), lembaga pemeringkat internasional Moody’s baru saja menurunkan prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi Negatif. “Vonis” ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap keberlanjutan fiskal dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan daya beli yang kian nyata.
Menanggapi rentetan data tersebut, Ekonom Senior DR. Ichsanuddin Noorsy memberikan analisis tajam saat dihubungi Redaksi Markaberita.id, Kamis (5/2/2026). Ia membedah angka deflasi ini dari sudut pandang moneter yang mengkhawatirkan.
Menurut Noorsy, tren inflasi dan deflasi saat ini berjalan beriringan dengan potret ketimpangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan. Ia menyoroti adanya lonjakan signifikan pada simpanan dengan nominal Rp5 miliar ke atas, sementara simpanan di bawah Rp1 miliar hingga di bawah Rp100 juta justru melandai.
”Ini petanda bahwa yang berbelanja pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin hanyalah masyarakat berkantong tebal. Sementara itu, masyarakat menengah ke bawah sibuk memenuhi kebutuhan dasar. Kantong tipis nyaris kosong itulah yang sebenarnya memicu terjadinya deflasi,” tegas Noorsy.
Lebih lanjut, Noorsy mengungkapkan bahwa sektor perbankan saat ini gagal menjadi motor penggerak konsumsi. Lemahnya permintaan dan rendahnya realisasi pencairan kredit menjadi bukti otentik bahwa daya beli masyarakat belum pulih.
Kondisi ini diperparah oleh beberapa indikator kunci:
1. Kegagalan Penempatan Dana: Terdapat dana jumbo sebesar Rp200 triliun di perbankan yang tidak terserap secara optimal ke sektor riil.
2. Mandeknya Likuiditas Pasar: Program belanja Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap belum mampu memberikan suntikan likuiditas yang cukup untuk menggairahkan pasar di level akar rumput.
”Data itu membuktikan bahwa memang terindikasi terjadi kelumpuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan tersendat. Masyarakat kecil saat ini sedang megap-megap bertahan hidup,” pungkasnya.
Alarm Stagnasi Ekonomi 2026
Kombinasi antara dikte standar MSCI di pasar modal, penurunan prospek oleh Moody’s, dan rendahnya daya beli masyarakat menjadi alarm keras bagi pemerintah. Tanpa kebijakan yang mampu mengalirkan likuiditas hingga ke lapisan bawah serta stimulus nyata untuk merangsang kredit produktif, ancaman stagnasi ekonomi diprediksi akan terus membayangi Indonesia di sepanjang tahun 2026. Dalam menutup penjelasannya, Noorsy mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,9-5,1 prosen.(Red).
