Kabupaten Bekasi ll Markaberita.id-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan desa melalui sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang kini disertai simulasi sistem e-digital.
Kegiatan yang berlangsung saat ini merupakan lanjutan sosialisasi, bukan tahapan resmi Pilkades. Namun, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan teknologi digital sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di tingkat desa.
Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, menegaskan bahwa simulasi e-digital menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan desa menghadapi sistem pemilihan yang lebih efisien dan transparan.
“ Ini bukan tahapan Pilkades, melainkan sosialisasi lanjutan. Kami sekaligus memperkenalkan simulasi e-digital sebagai bentuk kesiapan menuju sistem yang lebih modern,” ujarnya.
Sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi direncanakan mengikuti Pilkades serentak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut mendukung transformasi ini melalui penyediaan 154 perangkat digital yang disiapkan sesuai kebutuhan desa.
Meski demikian, penerapan sistem digital dilakukan secara bertahap. Setiap desa direncanakan memiliki satu TPS berbasis e-digital sebagai bentuk percontohan, sementara TPS lain tetap menggunakan metode konvensional.
Pendekatan ini dinilai sebagai langkah realistis untuk memastikan adaptasi teknologi berjalan optimal tanpa mengganggu proses demokrasi desa.
Kepala Desa Bojongsari sekaligus Sekretaris APDESI Kabupaten Bekasi, Mulyana, menilai penerapan e-voting memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pilkades.
“ Berdasarkan pengalaman daerah lain, sistem digital mempercepat proses pemilihan dan penghitungan suara. Ini mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi waktu,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi teknis sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkades digital, agar seluruh tahapan berjalan akuntabel dan terarah.
Dukungan terhadap digitalisasi juga datang dari Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bekasi, Karno Sirlani. Menurutnya, sistem ini bukan pemungutan suara daring, melainkan digitalisasi mekanisme pencoblosan yang tetap aman dan terkontrol.
“ Secara teknis aman. Ini hanya mengubah metode menjadi sentuhan digital. Dengan simulasi yang ada, sistem ini terlihat siap diterapkan secara bertahap,” jelasnya.
Karno menilai tantangan utama terletak pada pemerataan perangkat dan pendampingan masyarakat, khususnya bagi warga yang belum terbiasa dengan teknologi. Namun ia optimistis, kesiapan masyarakat semakin meningkat seiring perkembangan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Narasumber kegiatan turut menjelaskan kesiapan perangkat yang digunakan. Setiap tablet memiliki kapasitas penyimpanan hingga 500 data, sehingga satu TPS dengan dua bilik mampu menampung hingga 1.000 data pemilih.
Antusiasme masyarakat terhadap digitalisasi pun dinilai tinggi. Pengalaman di daerah lain menunjukkan warga, termasuk kalangan lansia, mampu beradaptasi dengan sistem ini karena telah terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari.
Transformasi digital Pilkades ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi demokrasi desa, serta kesiapan masyarakat menghadapi era digital.
Dengan sosialisasi dan simulasi yang terus dilakukan, Kabupaten Bekasi menempatkan diri sebagai daerah yang proaktif dalam menghadirkan inovasi tata kelola desa yang modern, efektif, dan inklusif.
(Carim)
DPMD Kabupaten Bekasi, Terus Simulasi Sistem E-Digital di Pilkades Serentak 2026
