MARKABERITA.ID | Jakarta, 23 Februari 2026 – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) melayangkan kritik keras terhadap jajaran Direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul rentetan kecelakaan beruntun yang kembali menghantui warga ibu kota. FPPJ menilai, buruknya manajemen keselamatan dan merosotnya kinerja keuangan perusahaan berpotensi menjadi rapor merah bagi kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
Insiden terbaru “adu bandot” antara dua armada bus (operator BMP 263 dan MYS 17100) di jalur layang Koridor 13 ruas Swadarma arah Cipulir pada Senin (23/2/2026) pagi, mengakibatkan 18 orang luka-luka. Peristiwa ini terjadi hanya berselang sebelas hari dari kecelakaan maut di Pondok Labu (12/2/2026) yang menewaskan seorang pejalan kaki berinisial S (27).
Ketua Umum FPPJ, Endriansyah, menyoroti adanya anomali besar dalam tata kelola keuangan Transjakarta yang dianggap sangat kontradiktif. Berdasarkan analisis data, terdapat tren penurunan laba yang tajam di saat subsidi (PSO) dari APBD DKI Jakarta justru sedang berada di angka tertinggi.
”Jangan sampai ketidakmampuan direksi dalam mengelola perusahaan justru mencoreng muka Gubernur Pramono. Ini adalah ironi besar. Pada tahun 2021, dengan subsidi sekitar Rp2,7 triliun, Transjakarta mencatatkan laba Rp280 miliar. Namun pada 2024, saat subsidi melonjak drastis hingga Rp3,6 triliun, labanya justru anjlok ke angka Rp197 miliar,” ungkap Endriansyah dalam keterangannya, Senin (23/2).
Menurut Endriansyah, kondisi “Subsidi Tinggi, Laba Minimal” di tengah meningkatnya risiko keselamatan adalah bukti nyata kegagalan manajemen dalam menjalankan amanat publik.
Mengingat dana yang dikelola berasal dari pajak masyarakat Jakarta, FPPJ mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana di tubuh BUMD tersebut.
”Kami meminta Kejaksaan Agung untuk segera membuka penyelidikan terhadap kinerja keuangan PT Transportasi Jakarta. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana PSO yang sangat besar, sementara standar keselamatan di lapangan terus merosot,” tegas Endriansyah.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, memastikan bahwa 18 pelanggan yang terluka dalam insiden di Koridor 13 telah mendapatkan perawatan di RS Sari Asih. Seluruh biaya penanganan medis dipastikan akan ditanggung oleh Transjakarta bersama pihak operator.
“Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan pelanggan. Petugas telah melakukan evakuasi cepat ke halte terdekat, dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan,” ujar Ayu dalam keterangan resminya.
FPPJ menegaskan bahwa kompensasi pengobatan saja tidak cukup untuk menebus rasa aman warga. Endriansyah meminta Gubernur Pramono Anung untuk bertindak tegas dan tidak membiarkan jajaran direksi bekerja tanpa standar akuntabilitas yang jelas.
”Warga Jakarta berhak mendapatkan layanan transportasi yang aman dan transparan. Jika direksi saat ini tidak mampu menjamin nyawa penumpang dan akuntabilitas keuangan, maka evaluasi total atau pencopotan jabatan adalah harga mati demi menjaga kredibilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutup Endriansyah.(Rrd).
