MARKABERITA.ID | Jakarta, 16 Febrruari 2016 – Center for Budget Analysis (CBA) memberikan sorotan tajam terhadap kinerja PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Tragedi kecelakaan maut yang menewaskan seorang pejalan kaki berinisial S (27) di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/2/2026), dinilai menjadi puncak gunung es dari buruknya tata kelola perusahaan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa Transjakarta saat ini tengah menghadapi kondisi “duka ganda”: kegagalan dalam menjamin keselamatan publik di jalanan serta kegagalan dalam mengelola efisiensi keuangan di internal perusahaan.
Uchok memaparkan adanya anomali besar dalam laporan keuangan Transjakarta selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data CBA, terdapat tren penurunan laba yang sangat kontras dengan peningkatan nilai subsidi (PSO) dari APBD DKI Jakarta.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, dengan subsidi sekitar Rp2,7 triliun, Transjakarta masih mampu mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp280 miliar. Bahkan pada tahun 2022, laba perusahaan sempat menyentuh angka Rp342 miliar.
Namun, ironi terjadi pada tahun 2024. Meski guyuran subsidi dari pemerintah daerah meningkat drastis menjadi sekitar Rp3,6 triliun, laba komprehensif perusahaan justru anjlok ke angka Rp197 miliar.
Kondisi “Subsidi Tinggi, Laba Minimal” ini dinilai sebagai sinyal merah bagi akuntabilitas publik. Mengingat dana yang dikelola berasal dari pajak masyarakat, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif.
”Kami meminta Kejaksaan Agung untuk segera membuka penyelidikan terhadap kinerja keuangan PT Transportasi Jakarta. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau kebocoran anggaran di balik pengelolaan dana PSO yang sangat besar tersebut,” tegas Uchok, Senin (16/2/2026).
Tragedi di Jalan Margasatwa Raya yang merenggut nyawa warga menjadi bukti nyata bahwa aspek keselamatan belum menjadi prioritas utama manajemen. CBA menilai hilangnya nyawa di jalanan dan menyusutnya laba perusahaan adalah dua isu yang saling berkaitan dengan buruknya kualitas tata kelola (good corporate governance).
Transjakarta kini dituntut untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Transparansi keuangan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan bukan lagi sekadar imbauan, melainkan tanggung jawab mutlak yang harus dipenuhi demi menjaga kepercayaan masyarakat Jakarta.(Red).
