Markaberita.id | Jakarta, 6 Januari 2026 – Center for Budget Analysis (CBA) melayangkan kritik keras terhadap kinerja manajemen PT Pertamina International Shipping (PIS). Pernyataan Plt. Direktur Utama PIS, Surya Tri Harto, dalam Laporan Tahunan 2024 yang mengklaim fokus pada aspek keselamatan melalui peremajaan kapal, dinilai kontradiktif dengan realitas pengelolaan kapal sewa di lapangan yang sarat masalah.
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut klaim manajemen PIS tersebut sebagai pernyataan yang “menggelikan”. Menurutnya, data di lapangan menunjukkan bahwa PIS justru masih sangat bergantung pada kapal-kapal berusia tua yang tidak efisien dan berisiko tinggi.
Berdasarkan temuan CBA, dari total 292 armada yang dikelola PIS, sebanyak 123 kapal (sekitar 42%) merupakan kapal sewa yang telah berusia di atas 20 tahun. Kondisi ini dinilai melanggar semangat keselamatan operasional dan efisiensi yang sering didengungkan perusahaan.
“Seringkali SKK Migas secara tegas mensyaratkan batasan usia kapal dalam tender. Namun faktanya, PIS justru tetap menyewa kapal-kapal yang usianya sudah melampaui dua dekade. Ini jelas mengabaikan manajemen risiko,” ujar Uchok Sky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/1/2026).
Tak hanya soal usia, CBA juga menyoroti kegagalan PIS dalam mencapai target kinerja operasional. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:
- Rendahnya Okupansi: Sebanyak 26 kapal sewa gagal mencapai target Effective Load Factor (ELF). Hal ini mengakibatkan realisasi biaya angkut (freight cost) membengkak melampaui pendapatan yang dihasilkan.
- Kerusakan Berulang: Terdapat 8 kapal sewa yang mengalami unscheduled breakdown (kerusakan mendadak) dengan durasi lebih dari 36 hari dalam setahun.
- Biaya Tambahan: Akibat kerusakan tersebut, PIS terpaksa menyewa kapal pengganti dengan harga pasar yang lebih mahal, sementara kapal yang rusak tetap membebani pengeluaran tanpa memberi pemasukan.
Praktik manajemen yang dinilai buruk ini berdampak sistemik pada kesehatan finansial perusahaan. CBA mencatat PT PIS mengalami beban keuangan sebesar US$32,70 juta serta kehilangan potensi pendapatan mencapai US$2,16 juta.
Atas temuan tersebut, Uchok mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan memeriksa adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan sewa kapal di tubuh anak usaha Pertamina tersebut.
“Dengan potensi kerugian dan kehilangan pendapatan sebesar itu, sudah sepatutnya Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan. Publik perlu tahu apa motif di balik keputusan Direksi dan Komisaris PIS yang tetap mempertahankan sewa kapal-kapal tua tersebut,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak manajemen PT Pertamina International Shipping belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan data yang dipaparkan oleh CBA.(Red).
