MARKABERITA.ID | Ediorial 22 Januari 2026 – Jakarta kembali terjebak dalam siklus purba yang dikemas secara modern. Gubernur Pramono Anung secara resmi memutuskan untuk “membakar” Rp31 miliar anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) demi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sepanjang Januari 2026. Dengan biaya fantastis Rp200 juta per penerbangan, tiga kali sehari, uang rakyat menguap bersama avtur pesawat.
Namun, pertanyaannya sederhana: Sampai kapan ritual tebar garam ini terus dilakukan sementara warga di darat tetap tenggelam dalam ketidakpastian?
Menyingkap Logika Sesat Modifikasi Cuaca
Secara edukatif, publik perlu tahu bahwa OMC bukanlah solusi banjir. Ini hanyalah upaya memindahkan titik jatuh hujan. Namun, ketika Jakarta sudah kehilangan 90% daya serap tanahnya akibat betonisasi masif, memindahkan hujan hanyalah menunda bencana, bukan menyelesaikannya.
Mengandalkan OMC sebagai senjata utama adalah bentuk sesat logika birokrasi. Pemerintah seolah menganggap banjir adalah kesalahan awan yang “nakal”, padahal banjir adalah murni dosa manajemen daratan. Menjadikan awan sebagai kambing hitam adalah cara termudah bagi pemimpin yang gagal mengeksekusi solusi struktural.
”Perampokan” Anggaran Darurat untuk Proyek Kosmetik
Dana Rp31 miliar yang diambil dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) seharusnya menjadi jaring pengaman bagi warga. Namun, di bawah kepemimpinan Pramono yang nir-solusi, dana ini justru dirampok untuk proyek kosmetik yang tidak berkelanjutan.
Matematika Pemborosan: Dengan Rp600 juta per hari, Jakarta sebenarnya bisa membiayai pengerukan ribuan meter kubik sedimentasi sungai yang sudah mengeras bertahun-tahun.
Efek Semu: Modifikasi cuaca hanya bekerja selama pesawat terbang. Begitu pesawat mendarat dan garam habis, awan kembali berkumpul, dan Jakarta kembali terancam. Ini bukan kebijakan publik, ini adalah “judi” anggaran.
Turun ke Selokan, Bukan Naik ke Pesawat!
Sudah saatnya Gubernur Pramono Anung berhenti menengadah ke langit dan mulai menunduk ke bumi. Rakyat tidak butuh atraksi pesawat di angkasa; rakyat butuh:
1. Normalisasi Sungai yang Berani: Bukan sekadar wacana yang tersandera kepentingan politik.
2. Audit Drainase Makro dan Mikro: Memastikan air punya jalan mengalir, bukan justru terperangkap di jalan raya karena selokan yang mampet oleh kabel dan sampah.
3. Restorasi Ruang Terbuka Hijau: Mengembalikan hak air untuk meresap ke dalam tanah, bukan dipaksa mengalir di atas beton.
Nasib Warga Bukan di Ujung Sayap Pesawat
Bagaimana nasib warga di bantaran sungai yang setiap malam tidak bisa tidur karena cemas? Mereka tidak butuh laporan berapa ton garam yang ditebar. Mereka butuh tanggul yang kokoh dan pompa yang berfungsi. Selama Pramono Anung hanya fokus pada langit, selama itu pula penderitaan warga korban banjir akan terus berulang tanpa solusi nyata.
Berhentilah merampok anggaran darurat untuk proyek yang hanya terlihat hebat di berita namun nol di realita.
#StopHamburkanAnggaranModifikasiCuaca. Turunlah ke selokan, benahi sungai, dan hadapi masalah di daratan. Jangan biarkan rakyat Jakarta terus tenggelam dalam banjir, sementara pemerintahnya asyik “bermain Tuhan” di atas awan dengan uang rakyat.
Jakarta tidak butuh pemimpin yang sekadar mahir berspekulasi dengan meteorologi dari balik meja kerja yang nyaman. Jakarta butuh nyali kepemimpinan yang berani berjibaku membenahi carut-marut drainase di bawah aspal dan mengembalikan fungsi sungai yang dikhianati beton. Jika Gubernur masih menganggap garam adalah jawaban atas banjir, maka ia sedang menghina akal sehat warga yang rumahnya tenggelam bukan karena “takdir awan”, melainkan karena kelalaian birokrasi yang membiarkan daratan mati tanpa resapan.
Sudah saatnya berhenti mengejar awan, dan mulailah membereskan tanah yang kita pijak.(Red).
