MARKABERITA.ID | Jakarta, 19 Januari 2026 – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penghentian sementara operasional kapal cepat menuju Kepulauan Seribu akibat cuaca ekstrem. Kebijakan penghentian ini dinilai berisiko mengisolasi wilayah kepulauan dan melumpuhkan urat nadi ekonomi masyarakat setempat.
Ketua Umum FPPJ, Endriansyah (Ryan), menegaskan bahwa meskipun faktor keselamatan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan akses logistik dan mobilitas warga tidak terputus total.
Poin-Poin Desakan FPPJ:
- Cegah Isolasi Wilayah: Penghentian transportasi tanpa solusi alternatif akan memutus distribusi bahan pokok dan kebutuhan medis, yang berujung pada lonjakan harga barang di tingkat konsumen.
- Skema Layanan Darurat: FPPJ meminta Dishub DKI berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk menyusun skema layanan terbatas. Hal ini bisa dilakukan dengan penggunaan armada kapal yang memiliki spesifikasi lebih tangguh terhadap gelombang tinggi.
- Transparansi Informasi: Pemerintah diminta proaktif dalam memberikan informasi terkait jadwal evaluasi pembukaan jalur dan ketersediaan transportasi darurat secara transparan kepada warga kepulauan.
- Evaluasi Sistemik: Menjadikan kondisi ini sebagai momentum evaluasi jangka panjang untuk membangun sistem transportasi laut yang lebih adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrem di Jakarta.
”Penghentian kapal cepat demi keselamatan memang dapat dimaklumi. Namun, Dishub DKI tidak boleh berhenti di situ. Harus ada solusi alternatif agar roda ekonomi tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat menanggung dampak berlapis: sudah terancam cuaca buruk, masih harus menghadapi kelangkaan barang dan lonjakan harga,” ujar Ryan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/1).
Ryan menambahkan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat di Kepulauan Seribu sangat bergantung pada aksesibilitas laut. Oleh karena itu, kebijakan penghentian harus dibarengi dengan mitigasi dampak sosial-ekonomi.
”Keselamatan itu penting, tapi keberlangsungan hidup masyarakat tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar kebijakan pelarangan,” pungkasnya.
