MARKABERITA.ID | Jakarta, 26 Januari 2026 – Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah, mengecam keras insiden tidak menyenangkan yang menimpanya di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1). Endriansyah menjadi korban kekerasan verbal dan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh salah satu oknum PJLP Fraksi Partai Demokrat berinisial D.
Peristiwa bermula saat Endriansyah berkunjung ke Kantor DPRD DKI Jakarta untuk melakukan audiensi dan silaturahmi. Setelah menyelesaikan pertemuan dengan Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta sekaligus politisi senior, Mujiyono, Endriansyah berniat melanjutkan kunjungan ke ruangan anggota dewan lainnya di lingkungan fraksi yang sama.
Namun, langkah Endriansyah dihalang-halangi secara kasar oleh D. Tidak hanya menghambat akses, oknum PJLP tersebut diduga melontarkan kata-kata kasar dan cacian yang tidak pantas diucapkan di lingkungan lembaga negara.
”Sangat ironis, gedung ini adalah rumah rakyat yang dibiayai oleh pajak masyarakat. Saya datang dengan niat baik untuk berdialog. Namun, oknum PJLP bernama Dodo ini justru menunjukkan arogansi dengan menghalangi saya dan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina,” ujar Endriansyah dalam keterangannya, Senin (26/1).
Tindakan oknum tersebut dinilai telah mencederai marwah institusi DPRD DKI Jakarta dan merusak citra Partai Demokrat yang selama ini dikenal sebagai partai yang mengayomi rakyat dan pemuda.
Atas insiden tersebut, FPPJ secara resmi menyatakan sikap:
- Mengecam Keras: Mengutuk tindakan premanisme verbal yang dilakukan oleh oknum PJLP Fraksi Demokrat berinisial D terhadap tokoh pemuda Jakarta.
- Desakan Sanksi Tegas: Mendesak Pimpinan Fraksi Demokrat dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk segera memberikan sanksi tegas, termasuk pemutusan kontrak kerja (pemecatan), terhadap oknum yang bersangkutan agar tidak menjadi preseden buruk.
- Tuntutan Maaf: Menuntut permohonan maaf secara terbuka dari pihak terkait atas perilaku stafnya yang jauh dari nilai-nilai kesantunan dan profesionalisme.
Endriansyah juga meminta agar proses rekrutmen dan pembinaan PJLP di lingkungan DPRD DKI Jakarta dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, seorang penyedia jasa di lingkungan pemerintahan seharusnya memiliki etika komunikasi yang baik dan mendukung kelancaran fungsi pelayanan publik, bukan justru menjadi penghalang antara masyarakat dan wakil rakyatnya.
”Kami menunggu itikad baik dan tindakan tegas dari pimpinan fraksi maupun kesekretariatan dewan. Jika perilaku seperti ini dibiarkan, maka wajah demokrasi di Jakarta akan terus tercoreng oleh arogansi oknum di lingkaran kekuasaan,” tutup Endriansyah.(Red).
