Markaberita.id | Editorial 4 Januari 2025 – Indonesia hari ini sedang mempertontonkan sebuah drama kebijakan yang ganjil dan berbahaya. Di saat otoritas moneter berusaha memompa “oksigen” likuiditas untuk menyelamatkan nadi ekonomi, tangan fiskal justru mencekiknya kembali demi menambal lubang APBN yang kian menganga. Fenomena yang kami sebut sebagai Ironi Likuiditas ini bukan sekadar angka statistik; ia adalah bom waktu yang, jika tidak dijinakkan, akan meledak menjadi gejolak sosial-politik yang dahsyat di sepanjang tahun 2026.
1. Kanibalisme Fiskal: Menghisap Oksigen Sektor Riil
Kebijakan yang dikenal sebagai “Jurus Purbaya”—relaksasi likuiditas perbankan untuk memacu kredit rakyat—kini mengalami malapraktik. Alih-alih menjadi modal produktif bagi UMKM atau industri manufaktur, dana segar tersebut justru tersedot kembali ke kas negara melalui instrumen utang.
- Crowding Out Effect: Negara secara agresif berebut dana dengan rakyatnya sendiri. Ketika perbankan lebih memilih memarkir uang mereka di Surat Berharga Negara (SBN) yang bebas risiko (risk-free), sektor swasta harus gigit jari karena akses kredit yang semakin sempit dan mahal.
- Likuiditas Mandul: Terjadi pemusatan kekayaan di level elit keuangan, sementara di akar rumput terjadi kekeringan modal yang sistematis. Inilah kanibalisme fiskal: APBN yang haus pembiayaan telah menjadi predator bagi pertumbuhan sektor riil.
2. Alarm Para Tokoh Bangsa: Titik Didih 2026
Peringatan lantang dari para tokoh bangsa mengenai potensi gejolak politik pada 2026 bukanlah sekadar narasi oposisi atau gertakan kosong. Ini adalah peringatan dini berbasis realitas ekonomi lapangan. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi “titik temu” yang mematikan antara kelelahan ekonomi rakyat dan memanasnya suhu politik nasional.
Ketika kebijakan ekonomi gagal mendistribusikan keadilan, maka dua risiko besar mengintai:
- Erosi Legitimasi: Rakyat tidak lagi melihat pemerintah sebagai solusi, melainkan beban. Kegagalan mengubah likuiditas menjadi lapangan kerja akan meruntuhkan kepercayaan publik secara drastis.
- Potensi Social Unrest: Sejarah adalah guru yang kejam. Gejolak politik besar hampir selalu didahului oleh tekanan ekonomi yang tak tertahankan. Jika akses kredit tetap buntu, daya beli hancur, dan angka pengangguran melambung, maka ketegangan politik 2026 akan dengan mudah bermutasi menjadi kerusuhan sosial di jalanan.
3. Memutus Rantai Gagal Fokus
markaberita.id memandang perlu untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi bermain api dengan kebijakan yang kontraproduktif. Menjadikan perbankan sebagai “mesin ATM” negara untuk menutupi defisit anggaran adalah strategi jangka pendek yang membunuh masa depan.
Negara harus melakukan koreksi radikal:
- Reformasi Fiskal Total: Kurangi ketergantungan pada pembiayaan domestik yang mencekik likuiditas publik.
- Pemulihan Transmisi Ekonomi: Pastikan uang mengalir ke pasar dan meja-meja produksi, bukan kembali ke brankas negara hanya untuk membayar bunga utang.
Jangan biarkan 2026 menjadi catatan kelam dalam sejarah bangsa. Politik yang stabil hanya bisa tegak di atas fondasi perut yang kenyang dan keadilan ekonomi yang nyata. Tanpa langkah berani hari ini, kita sedang membiarkan pintu gerbang social unrest terbuka lebar, mengancam seluruh masa depan Republik.(Redaksi)
