MARKABERITA.ID | Jakarta, 20 Januari 2026 – Center for Budget Analysis (CBA) memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan tren efisiensi anggaran secara besar-besaran pada tahun 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menyasar birokrasi, pengetatan fiskal kali ini diprediksi bakal menyentuh pos subsidi energi yang berdampak langsung pada harga BBM di tingkat masyarakat.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari efisiensi Rp750 triliun yang dilakukan pada 2025. Menurutnya, sinyal kebijakan ini telah tertuang jelas dalam pidato pendahuluan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.
Uchok menilai, arah kebijakan efisiensi tahun 2026 tidak lagi berfokus pada belanja kementerian atau transfer daerah, melainkan pada anggaran subsidi. Dari total proyeksi subsidi sebesar Rp318,8 triliun, pos subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dianggap sebagai area yang paling rawan dipangkas.
”Terjadi kenaikan anggaran subsidi energi sebesar Rp26,2 triliun dibanding tahun 2025. Kenaikan inilah yang kemungkinan besar dijadikan alasan pemerintah untuk melakukan pemotongan,” ungkap Uchok dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).
Dampak paling nyata dari pengurangan subsidi ini adalah potensi kenaikan harga Pertalite yang saat ini bertahan di angka Rp10.000 per liter. CBA memperkirakan pemerintah akan mengambil keputusan sulit tersebut dengan mempertimbangkan situasi sosial politik nasional.
”Jika subsidi energi dipotong, harga Pertalite akan disesuaikan dengan selera pemerintah. Kenaikannya bisa terjadi sebelum atau sesudah Lebaran tahun ini, tergantung keberanian politik Presiden,” tegas Uchok.
Berdasarkan analisis CBA, langkah penghematan dari subsidi ini diduga kuat akan dialihkan untuk mendanai dua kebutuhan mendesak negara. Pertama, program Makan Gizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun untuk 82,9 juta penerima. Kedua, untuk menutupi kewajiban pembayaran utang negara yang jatuh tempo pada 2026 dengan nilai mencapai Rp718,8 triliun.
Uchok menyimpulkan bahwa ruang fiskal yang sempit memaksa pemerintah melakukan prioritas ulang. Pengalihan subsidi energi dianggap sebagai jalan keluar yang paling mungkin diambil untuk menjaga keberlangsungan program unggulan sekaligus menjaga kepercayaan pasar terkait pembayaran utang.(Red).
