Markaberita.id | Jakarta, 27 Desember 2025 – Pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy, melontarkan kritik keras terhadap lambannya penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam program talkshow di Kompas TV, Noorsy menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keterbatasan “Tongkat Nabi Musa” sebagai cerminan kegagapan manajemen dan lemahnya kemauan politik pemerintah.
Noorsy menilai Presiden tidak perlu menunggu mukjizat untuk menyelesaikan krisis di Sumatera. Menurutnya, instrumen kekuasaan yang ada saat ini sudah lebih dari cukup jika digerakkan secara benar.
”Presiden memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pasukan. Ada Menteri, pejabat negara, hingga birokrasi yang bisa digerakkan secara fokus. Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah gagapnya manajemen bencana dan adanya potensi konflik kepentingan yang menghambat gerak cepat pemerintah di lapangan,” ujar Noorsy.
Defisit Anggaran dan Ancaman Pemiskinan Massal
Terkait alokasi dana 60 triliun rupiah yang disiapkan pemerintah, Noorsy memaparkan data masifnya kerusakan infrastruktur, mulai dari 2.100 km jalan nasional hingga ribuan fasilitas publik yang lumpuh. Ia menegaskan angka tersebut tidak akan mampu menahan laju pemiskinan massal yang sedang terjadi.
Untuk memaksimalkan dampak anggaran, Noorsy menawarkan dua solusi konkret:
- Relokasi APBN 2026: Melakukan pergeseran besar-besaran pada anggaran tahun depan untuk fokus pada pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi kerakyatan di wilayah terdampak.
- Kanalisasi Program Strategis: Mendesak agar program nasional seperti “3 Juta Rumah” dialihkan sepenuhnya untuk membangun kembali ratusan ribu rumah warga yang hancur di Sumatera, alih-alih memulai proyek baru di wilayah yang tidak mendesak.
Ironi Sawit Papua di Tengah Duka Sumatera
Noorsy juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap agresif mendorong perluasan lahan sawit di Papua demi target BBM sawit (B40), sementara ribuan warga di Sumatera masih terisolir. Ia menilai hal ini sebagai bukti paradigma pembangunan Indonesia yang masih terjebak pada pola “ekstraktif” yang merusak ekosistem.
”Kita jangan hanya jadi negara follower taktik global. Memaksakan sawit hingga ke Papua menunjukkan paradigma kita masih berorientasi pada komoditas, bukan ketahanan ekosistem. Padahal, kita punya potensi matahari dan laut yang luar biasa sebagai energi terbarukan,” tegasnya.
Bencana Pembangunan: Sebuah Tamparan Keras
Sebagai penutup, Noorsy mendesak dilakukannya pembenahan tata ruang secara radikal yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, KKP, dan PU. Ia menekankan bahwa kepentingan kemanusiaan harus diletakkan di atas kepentingan korporasi demi memutus rantai “bencana pembangunan”.
”Bencana Sumatera ini bukan sekadar musibah alam, ini adalah ‘bencana pembangunan’. Ini tamparan keras bagi pemerintah untuk segera beralih dari model pembangunan eksploitatif menuju pembangunan berkelanjutan yang memanusiakan manusia,” pungkas Noorsy.(Red).
