Markaberita.id | Jakarta, 10 Desember 2025 – Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengenai kewajiban perizinan bagi artis dan influencer yang membuka donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menuai kecaman keras. Barisan Jakarta menilai sikap kementerian tidak peka terhadap semangat solidaritas dan kegawatdaruratan bencana.
Sebelumnya, Mensos Gus Ipul mengingatkan bahwa setiap penggalangan dana harus mengikuti aturan perizinan, baik di tingkat daerah maupun Kementerian Sosial, demi menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan.
Namun, bagi Barisan Jakarta, prosedur yang berbelit di tengah situasi darurat adalah bentuk penghambatan.
R. Lintang Fisutama, perwakilan Barisan Jakarta, menegaskan bahwa kecepatan respons masyarakat bukan didorong oleh motif mencari popularitas, melainkan nilai luhur fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) dalam situasi yang mendesak.
“Ketika rakyat berlari untuk membantu sesama, tugas negara adalah mempermudah, bukan membuat mereka merasa dicurigai. Pernyataan Mensos terkesan defensif, seolah takut sorot kamera masyarakat mengalahkan sorot kamera kementerian,” tegas R. Lintang.
Ia menambahkan, gotong royong publik adalah kekuatan inti bangsa yang tidak boleh dihambat hanya karena sensitivitas politik atau rasa tersaingi oleh kecepatan para influencer di lapangan.
Barisan Jakarta menyayangkan jika kekhawatiran kementerian justru tertuju pada popularitas penggalang dana, alih-alih pada keselamatan dan kecepatan bantuan sampai ke korban.
“Jika yang dikhawatirkan justru popularitas, bukan keselamatan korban, berarti ada yang keliru dalam prioritas kementerian. Mensos fokus kerja saja. Dan kalau sulit bekerja dengan ikhlas tanpa merasa tersaingi oleh kepedulian warga, lebih baik mundur daripada membatasi semangat solidaritas,” tambah R. Lintang dengan nada keras.
Barisan Jakarta juga menyoroti ironi motto “Mensos Selalu Ada” yang akan kehilangan maknanya jika kementerian tampak lebih mengurusi prosedur dan birokrasi ketimbang memastikan bantuan cepat sampai ke tangan yang membutuhkan.
“Kesetiakawanan sosial itu hadir tanpa syarat. Rakyat sudah membuktikan itu. Sekarang giliran kementerian yang harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar hadir di spanduk, tetapi hadir menyelesaikan masalah. Jika tidak mampu, mundur adalah opsi terhormat,” tutupnya.(Red).
