Markaberita.id | Jakarta, 12 Deamber 2025 – Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 5,04 persen per tahun selama periode 2023-2025 memang tampak stabil di atas kertas. Namun, di balik angka tersebut, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, memberikan peringatan keras.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media di Jakarta pada Kamis (11/12/2025), Eko Listiyanto menyebut bahwa pertumbuhan tersebut belum optimal dan dinilai belum cukup menyehatkan untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Eko menegaskan bahwa pertumbuhan 5 persen adalah “jebakan” jika tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat: peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan investasi yang produktif.
“Stimulus yang tidak tepat sasaran cenderung bersifat sementara dan tak berdampak berkelanjutan,” ujar Eko.
INDEF menyoroti tiga sinyal pelemahan struktural di balik klaim stabilitas ekonomi pemerintah:
- Konsumsi Rumah Tangga yang Melambat: Pertumbuhan konsumsi, yang merupakan penyumbang terbesar (50-60%) bagi PDB, hanya berkisar 4,89 hingga 4,94 persen. Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi total, menandakan peningkatan daya beli masyarakat secara riil bergerak lamban.
- Jebakan Deflasi: Berlanjutnya deflasi di beberapa kuartal 2024 (Mei-September) hingga awal 2025 menciptakan efek negatif. Konsumen dan pelaku usaha menunda pembelian karena ekspektasi harga akan turun lebih lanjut. Hal ini berpotiko memicu perlambatan permintaan yang berujung pada spiral negatif ekonomi.
- Penurunan Investasi Asing Langsung (FDI): FDI anjlok hingga 8,87 persen pada triwulan III 2025. Penurunan ini mencerminkan keraguan investor global, yang disinyalir karena adanya ketidakpastian regulasi, perpajakan, dan hambatan infrastruktur di Indonesia.
Meskipun mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjaga inflasi di angka 2,86 persen (sesuai target), Eko menekankan bahwa masalah struktural harus segera diatasi.
Fokus utama INDEF adalah Daya Beli Masyarakat. Eko merekomendasikan pemerintah untuk:
- Memprioritaskan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- Menjaga stabilitas harga pangan.
- Menggelar program yang langsung dan efektif meningkatkan daya beli.
Sektor pertanian dan UMKM juga harus diperkuat, termasuk melalui pengelolaan program koperasi desa yang profesional untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja.
INDEF juga menyoroti perlunya akselerasi kredit perbankan. Pertumbuhan kredit saat ini yang hanya sekitar 8 persen dinilai belum cukup untuk menyokong target pertumbuhan 5,4 persen di tahun 2026. Diperlukan percepatan kredit perbankan untuk mencapai 12-15 persen.
Tujuh Prioritas Kebijakan INDEF Menuju Pertumbuhan 5,4% di 2026
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, INDEF merekomendasikan tujuh fokus kebijakan:
- Peningkatan Daya Beli Riil Masyarakat.
- Akselerasi Kredit Perbankan (Target 12-15%).
- Penciptaan Lapangan Kerja yang Cukup dan Berkualitas.
- Belanja Pemerintah yang Lebih Produktif dan Tepat Sasaran.
- Hilirisasi Mineral yang Berkelanjutan dan Berdampak Luas.
- Penyederhanaan Regulasi untuk Iklim Investasi yang Lebih Baik.
- Optimalisasi Program Pengembangan UMKM dan Sektor Pertanian.
Eko Listiyanto mengingatkan bahwa stagnasi pertumbuhan di kisaran 5 persen selama lebih dari satu dekade adalah sinyal perlunya peremajaan fundamental arah pembangunan nasional.
“Tantangan terbesar bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan keadilan sosial-ekonomi yang merata,” tutup Eko optimistis, meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat keluar dari “jebakan pertumbuhan 5 persen” dan mewujudkan manfaat ekonomi yang dirasakan seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke.(Red).
