DPRD Kota Bekasi Gelar Raker Banggar untuk Mematangkan KUA-PPAS 2026

News420 Dilihat

Bekasi — Markaberita.id

DPRD Kota Bekasi kembali melaksanakan Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka memfinalisasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan itu digelar pada Senin (27/10/2025) di Aula Lantai III Gedung DPRD Kota Bekasi.

Raker yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dipimpin Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., bersama jajaran pimpinan dewan: Wakil Ketua I Nuryadi Darmawan, R.S., S.IP., M.H., Wakil Ketua II Faisal, S.E., dan Wakil Ketua III Puspa Yani, S.Pd. Seluruh anggota Banggar turut hadir untuk memberikan catatan strategis terhadap arah kebijakan anggaran tahun depan.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Kerja, Matangkan Persiapan Porprov Jabar 2026

Dari unsur pemerintah daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi menghadiri rapat lengkap dengan Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bapenda, serta Inspektur Kota Bekasi. Selain itu, masing-masing kepala OPD turut memberikan pemaparan terkait rencana program dan kebutuhan anggaran untuk 2026.

Pembahasan diarahkan pada tiga fokus utama, yakni memperkuat kesinambungan pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi belanja publik, dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Evaluasi tersebut menjadi acuan Banggar dalam memastikan setiap usulan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung target pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua DPRD menegaskan bahwa proses finalisasi KUA-PPAS harus menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat Kota Bekasi.

Baca Juga  Merayakan Idul Adha 2025, PJT Purwakarta Menyembelih Hewan Kurban 6 Ekor Sapi Dan 9 Ekor Domba.

Rapat berjalan dinamis dengan berbagai evaluasi substansial terhadap program prioritas OPD. Hasil pembahasan ini akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD 2026 sebelum memasuki tahap penetapan resmi.

RED