BUKAN SEKADAR PADAT, TAPI DATA PALSU: Habib Salim Jindan Minta DKI ‘Gugat’ PBB dengan Bukti Sertifikat Tanah dan Audit KK Ganda

Megapolitan404 Dilihat

Markaberita.id | ​Jakarta, 4 Desember 2025 – Menjawab status kota terpadat di dunia (versi PBB), Habib Salim bin Shalahuddin bin Salim bin Jindan, Pimpinan Majelis Ta’lim al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, mendesak jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk berhenti bersikap reaktif dan mulai bertindak tegas di lapangan. Sebagai Ketua RT di Bidara Cina, ia menyoroti bahwa masalah utama Jakarta adalah data kependudukan yang karut-marut akibat praktik numpang KTP/KK dan lemahnya pengawasan terhadap tanah sengketa.

​Habib Salim menuntut Pemprov, di bawah kepemimpinan Sekda baru Bapak Uus Kuswanto, segera melakukan terobosan. Secara khusus, ia mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga  Buntut Dugaan Korupsi, KAMKA Geruduk Kantor Bupati Bogor: "Periksa Jaro Ade!"

“Kami mendoakan semoga amanah yang diemban Bapak Sekda dapat dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemajuan Jakarta. Kepemimpinan birokrasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan penertiban ini,” kata Habib Salim.

​Habib Salim menekankan perlunya “Tabayun Data” secara komprehensif. Pertama, Pemprov harus secara resmi mendatangi perwakilan PBB dengan membawa data riil kependudukan untuk mengklarifikasi predikat kota terpadat.

Kedua, secara internal, Pemprov harus segera memerintahkan audit total praktik KK ganda dan numpang KTP yang merusak akurasi data. Ia mendesak Dasawisma dididik dan dikerahkan untuk berkoordinasi erat dengan RT/RW, menerapkan larangan tegas terhadap praktik numpang alamat.

​Lebih lanjut, untuk mengatasi masalah bangunan liar yang kerap memicu banjir dan merugikan negara, Habib Salim mengusulkan mekanisme kontrol aset yang ketat: Pemprov harus mewajibkan penyedia layanan publik (PLN dan PDAM) agar hanya memproses pemasangan listrik atau air jika pemohon melampirkan Sertifikat Tanah yang sah dan bebas sengketa. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mengakhiri legalisasi terselubung bagi bangunan ilegal. Terakhir, Habib Salim menyerukan keadilan bagi warga Ibu Kota dengan meminta Pemprov memberikan prioritas utama lapangan kerja kepada pemegang KTP DKI yang valid, dibandingkan mereka yang hanya numpang alamat administrasi.

Baca Juga  Sengkarut Rekrutmen FKDM Jakarta: JIO Tuding Ada "Operasi Senyap" dan Maladministrasi Penempatan Anggota

​”Data adalah fondasi pembangunan. Jakarta tidak akan bisa smart jika fondasinya rapuh,” tegas Habib Salim.

“Mari kita sama-sama sebagai masyarakat Jakarta. Yuk, benahi Jakarta dengan sebaik-baiknya mungkin. Kita jaga Jakarta, jadikan betul-betul kota yang dirahmati Allah SWT. Wallahul mu’afiq ilaikum wa ta’riq,” tutupnya. (Red)