Markaberita.id | Editorial, 29 November 2025 – Banjir dan longsor yang melanda Sumatera bukan lagi sekadar musibah regional; ini adalah panggilan darurat bagi kedaulatan negara. Dengan jatuhnya 174 korban jiwa, Indonesia berada di persimpangan: apakah kita akan bertindak cepat, atau membiarkan penanganan tertahan birokrasi daerah?
Peristiwa tragis yang dimulai sejak awal pekan ini menunjukkan betapa rentannya wilayah Sumatera terhadap bencana hidrometeorologi. Curah hujan ekstrem selama tiga hari berturut-turut telah memicu luapan sungai dan pergerakan tanah, menunjukkan bahwa masalahnya kini bersifat struktural dan meluas.
Data terbaru yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat sore, 28 November 2025, menegaskan urgensi penetapan status nasional:
- Korban Jiwa: 174 orang meninggal dunia, menempatkan bencana ini sebagai salah satu yang terparah tahun 2025. (Sumber: BNPB)
- Dampak Sosial: Lebih dari 12.546 Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi, menghadapi minimnya logistik dan ancaman kesehatan. (Sumber: BNPB)
- Kelumpuhan Infrastruktur: Total 26 jembatan putus atau rusak berat, melumpuhkan ratusan kilometer jalur utama. Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya menghambat bantuan, tetapi juga mengancam pemulihan ekonomi regional. (Sumber: BNPB)
- Cakupan Wilayah: Bencana melanda setidaknya lima provinsi besar, menjadikannya krisis lintas regional.
Angka-angka ini adalah cerminan dari kegagalan penanganan darurat yang tidak dapat lagi ditangani hanya oleh pemerintah daerah.
Penetapan status Bencana Nasional, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, bukanlah langkah politis, melainkan langkah edukatif dan strategis untuk penyelamatan dan mitigasi.
1. Memobilisasi Kekuatan Fiskal (Dana APBN) Status nasional secara langsung membuka akses pendanaan yang tak terbatas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini mengedukasi publik bahwa negara menjamin ketersediaan dana darurat yang fleksibel, cepat, dan besar. Dana ini krusial untuk:
- Menjamin ketersediaan makanan, obat-obatan, dan air bersih yang saat ini minim di lokasi pengungsian.
- Memastikan pengadaan alat berat dan operasional pencarian korban yang terhambat di wilayah terisolasi.
2. Mengaktifkan Komando Tunggal (TNI/Polri/Kementerian) Bencana lintas lima provinsi memerlukan Komando Utama. Status Bencana Nasional memungkinkan Presiden menunjuk satu Komandan Penanggulangan yang berwenang menggerakkan seluruh sumber daya militer, kepolisian, dan kementerian secara terpusat. Hal ini mengedukasi pentingnya efisiensi birokrasi dalam kondisi krisis.
3. Merumuskan Rekonstruksi yang Berbasis Mitigasi Ini adalah aspek edukatif terpenting: tidak hanya memperbaiki, tetapi membangun kembali dengan lebih aman. Status nasional memberikan legitimasi penuh untuk implementasi program jangka panjang:
- Relokasi Permanen: Melakukan kajian geologi (Sumber: BMKG/PVMBG) dan merencanakan relokasi permanen bagi desa-desa di zona merah. Ini adalah pelajaran bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, bukan melawannya.
- Infrastruktur Tahan Bencana: Pembangunan kembali 26 jembatan harus mengadopsi standar yang lebih tinggi, mengedukasi pentingnya resilience dalam pembangunan nasional.
Bencana di Sumatera adalah cermin kerapuhan pertahanan kita terhadap alam. Data BNPB secara tegas menunjukkan bahwa korban, kerusakan, dan wilayah terdampak sudah memenuhi kriteria untuk diangkat ke tingkat tertinggi.
Presiden dan Kepala BNPB untuk segera mengumumkan status Bencana Nasional. Hanya dengan mengambil tanggung jawab penuh ini, negara dapat memastikan pemulihan yang cepat, terstruktur, dan menjadikan musibah ini sebagai pelajaran kolektif bangsa dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi di masa depan.(Red).
