Markaberita.id | Editorial 1 November 2025 – Sebuah dilema kebijakan fiskal yang krusial muncul menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dibolehkannya Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN, dan BUMD untuk berutang kepada Pemerintah Pusat. Langkah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 dengan tujuan mulia: menjadi ‘safety net’ fiskal, terutama untuk mengatasi kekurangan likuiditas jangka pendek dan kekosongan kas di awal tahun anggaran.
Namun, langkah ini berpotensi menjadi kemunduran serius dalam semangat desentralisasi dan kemandirian fiskal yang telah lama diperjuangkan, karena mengirimkan sinyal berbahaya: Pusat kini menjadi bank untuk likuiditas harian daerah.
“Kekurangan Jangka Pendek”: Ancaman Moral Hazard
Argumen bahwa pinjaman pusat dibutuhkan karena Pemda/BUMD kekurangan uang di awal tahun sejatinya adalah cerminan masalah tata kelola dan perencanaan kas yang fundamental. Pinjaman lunak (soft loan) dari APBN berisiko menjadi pembalut sementara alih-alih pendorong perbaikan.
Solusi yang ideal seharusnya mendorong kemandirian dan disiplin:
- Peningkatan Kompetensi: Pemda wajib dilatih untuk menyusun proyeksi arus kas yang akurat dan mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara efisien.
- Optimalisasi Pendapatan: BUMD, sebagai entitas bisnis, harusnya fokus mencari pendanaan komersial dari pasar, bukan bergantung pada ‘dana kasihan’ dari Pusat.
Jika kemudahan utang dari Pusat tersedia, ia berisiko menumbuhkan “moral hazard”: kecenderungan untuk tidak disiplin dalam perencanaan karena selalu ada ekspektasi diselamatkan oleh APBN. Ini adalah jalur termudah untuk membuat entitas daerah dan BUMD/BUMN gagal mencapai kematangan (maturity) finansial yang sesungguhnya.
Sinyal Resentralisasi dan Melemahnya Otonomi
Keterlibatan langsung Pemerintah Pusat dalam ranah pendanaan (funding) BUMD dan Pemda mengirimkan sinyal resentralisasi kekuasaan fiskal. Semangat reformasi otonomi daerah berpotensi terkikis.
Narasi kritisnya adalah: Kapan Pemda benar-benar mandiri jika likuiditas jangka pendek pun harus ditambal oleh Pusat? Intervensi ini, jika tidak dibatasi ketat, akan membuat Pemda/BUMD semakin terikat secara politis dan finansial pada kebijakan dan persetujuan Pemerintah Pusat. Utang akan menjadi rantai yang mengikat otonomi.
Pergeseran Kebijakan Pinjaman: Likuiditas Diintervensi Pusat
Dibandingkan dengan kerangka regulasi pinjaman daerah sebelumnya (terutama yang berlandaskan UU HKPD), PP 38/2025 menciptakan pergeseran fundamental:
- Perluasan Entitas Penerima: Regulasi lama umumnya membatasi pinjaman Pusat untuk Pemda dan proyek infrastruktur. PP 38/2025 secara eksplisit memperluas akses pinjaman langsung APBN kepada Pemda, BUMN, dan BUMD. Ini menunjukkan intervensi fiskal yang jauh lebih dalam ke ranah korporasi daerah.
- Perubahan Tujuan Jangka Pendek: Dalam regulasi sebelumnya, pinjaman jangka pendek harus dilunasi dalam tahun anggaran yang sama dan dimaksudkan hanya untuk menambal kekurangan arus kas. PP 38/2025 membolehkan pinjaman Pusat untuk mengatasi likuiditas jangka pendek Pemda/BUMD serta tujuan modal kerja/ekonomi produktif. Pergeseran ini membuat Pusat kini mengintervensi langsung pengelolaan likuiditas Pemda/BUMD, sebuah urusan yang seharusnya menjadi ranah disiplin internal daerah.
- Penguatan Kontrol Jaminan: Meskipun prasyarat kehati-hatian seperti batas maksimal utang daerah (75% dari Pendapatan Umum APBD) dan Rasio Kemampuan Bayar (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) tetap ada, sanksi tegas berupa pemotongan langsung Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) jika Pemda gagal bayar menjadi mekanisme jaminan utama. Sanksi ini, yang diwariskan dari regulasi lama, merupakan bentuk pengikatan otonomi fiskal daerah oleh Pusat.
Untuk mengatasi risiko ini, implementasi kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip komersial yang ketat:
- Pinjaman sebagai Pilihan Terakhir (Lender of Last Resort): Hanya diberikan setelah Pemda/BUMD membuktikan ketidakmampuan mendapatkan pendanaan dari sumber komersial atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan suku bunga pasar yang wajar.
- Kondisionalitas Kinerja: Pinjaman harus disertai dengan kontrak peningkatan kinerja dan tata kelola (GCG) yang tegas, bukan sekadar pelengkap likuiditas.
- Transparansi dan Sanksi: Batasan utang harus jelas, dan sanksi pemotongan transfer daerah harus diterapkan secara otomatis jika terjadi tunggakan, demi menjamin disiplin fiskal.
Kebijakan pinjaman ini bisa menjadi alat yang efektif jika digunakan secara bijak dan sementara. Namun, jika ini terus-menerus menjadi jalur mudah, maka harapan kita melihat BUMD dan Pemda yang mandiri, kompetitif, dan mature secara finansial akan semakin menjauh. Pusat harus mendorong, bukan memanjakan(Red).
