Markaberita.id | Jakarta, 26 November 2025 — Agenda Reformasi 1998 dinilai telah “dicuri pencopet”. Dalam forum refleksi “Maju Mundur Tuntutan Reformasi 98” yang digelar Rumah Pulang Indonesia pada Rabu (26/11/2025) Jakarta selatan, aktivis lintas generasi—angkatan 78, 80, 98, dan Generasi Z—sepakat bahwa 27 tahun pasca-reformasi, Indonesia tidak hanya gagal mencapai cita-cita reformasi, tetapi justru menghadapi kemunduran serius: dari krisis demografi hingga kembalinya nuansa dominasi militer dalam sektor sipil.
Aktivis 98, Agung, memaparkan data yang mengindikasikan bahwa tuntutan rakyat kian mendidih, melampaui era 1998. Ia mencatat eskalasi kerusuhan yang dramatis: jika kerusuhan 1998 terjadi di 20 kota, kerusuhan Agustus 2025 dilaporkan (oleh Lab 45 dan Drone Emprit) telah menyebar hingga 173 kota. Angka ini jauh melampaui data resmi Kementerian Dalam Negeri.
“Bara api di bawah karpet sudah menjadi lautan. Sekali pantik, akan jadi letupan luar biasa. Dan bukan lagi reformasi yang akan terjadi,” tegas Agung, memperingatkan bahwa seruan “revolusi” kini menggantikan kata “reformasi” di jalanan.
Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI dan aktivis 80, menolak narasi Bonus Demografi yang selama ini dikampanyekan pemerintah. Menurutnya, Indonesia kini menghadapi Bencana Demografi. Faktanya, terdapat 10 juta Generasi Z dalam kondisi NEET (Not in Employment, Education and Training), yang berarti mereka menganggur.
Kondisi ini menciptakan potensi kemarahan tinggi karena “perut tidak bisa menunggu,” dan berisiko mengubah ‘generasi emas’ menjadi ‘generasi hancur-hancuran’. Jumhur juga memperingatkan skenario fiksi mengenai ancaman kedaulatan 20 tahun ke depan akibat kecerobohan pemimpin yang berujung pada kontrol negara asing.
Para aktivis menyoroti sejumlah kemunduran fundamental yang menciderai semangat Reformasi 1998:
- Dwifungsi ABRI yang Direvisi: Pemerintah baru saja merevisi UU TNI, menambah pos jabatan sipil yang bisa diduduki militer dari 10 menjadi 16 posisi, serta menaikkan usia pensiun jenderal. Agung mengkritik hal ini karena membuat “Gen Z tidak usah bermimpi dapat kerja, karena pos-pos sipil makin didominasi militer dan polisi.”
- Polri dan Mafia Tambang: Sunjati, aktivis 78, mengungkapkan kekecewaan atas pemisahan Polri dari TNI. Ia menyebut, “jenderal-jenderal polisi jadi banking-banking tambang, jadi komisaris, dan aktif tidak pensiun. Ternyata itu lebih sadis.”
- Manipulasi Sejarah Digital: Agung mengungkap temuan manipulasi digital di mana tuntutan Reformasi 1998 di mesin pencari diubah dari “Adili Soeharto” menjadi “Turunkan Soeharto”, yang diduga terkait kepentingan penguasa dan konglomerasi.
Isu fundamental negara dan ekonomi juga menjadi fokus utama forum ini.
Kisman Latumakulita (aktivis 80) mengutip data yang pernah disampaikan Prabowo bahwa selama 10 tahun terakhir, Rp 5.000 triliun kekayaan alam Indonesia mengalir ke luar negeri setiap tahun, menandakan kegagalan reformasi dalam melindungi sumber daya bangsa.
Sementara itu, Jim Lomen Sihombing (aktivis 98) mengangkat isu mendasar: tidak adanya kesepakatan nasional tentang ‘akte kelahiran’ Indonesia (Deklarasi 1928), yang dianggapnya sebagai ancaman terbesar bagi identitas bangsa. Ia menyerukan Gen Z untuk menagih sertifikat negara kepada MPR agar bangsa bisa bernegosiasi ulang tentang masa depannya.
Mewakili suara kaum muda, Hanif Thufail, Ketua Rumah Pulang Indonesia (RPI), menegaskan bahwa tujuan forum adalah belajar dari kesalahan masa lalu.
“Jika reformasi eranya sudah selesai, biarlah dia selesai. Bagaimana kita membicarakan masa depan dan sejarah baru yang akan kita buat,” ujarnya. Ia menutup dengan seruan tegas, menandai Gen Z sebagai pengambil tongkat estafet: “Masa depan yang akan datang itu akan dipegang oleh kami, pemilik masa depan.”
Forum ini menyimpulkan bahwa meskipun reformasi telah menciptakan perubahan mendasar, pelaksanaannya telah “dicopet” oleh orang-orang yang tidak berhak. Tanpa perbaikan fundamental yang mendesak, Indonesia berpotensi menuju ke arah yang lebih berbahaya: revolusi.(Red).
