Markaberita.id | Editorial, 7 November 2025 – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas mengambil alih tanggung jawab atas polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, adalah sebuah momen krusial yang patut dicermati. Di tengah situasi ekonomi yang menantang dan kekhawatiran publik tentang beban finansial proyek infrastruktur raksasa ini, sikap “pasang badan” Kepala Negara menjadi titik balik yang diharapkan dapat mengakhiri kegaduhan dan mengembalikan fokus pada manfaat proyek.
Menghilangkan Kekhawatiran dan Meredam Polemik
Kereta Cepat Whoosh, sebagai simbol kemajuan teknologi dan kolaborasi Indonesia-Tiongkok, telah lama dibayangi isu pembengkakan biaya (cost overrun) dan beban utang yang harus ditanggung oleh BUMN, terutama PT KAI, yang berujung pada potensi penggunaan APBN.
Keputusan Presiden Prabowo untuk menyatakan bahwa pemerintah akan membayar utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun dan meyakinkan bahwa “duitnya ada” sekaligus meminta semua pihak, termasuk PT KAI, untuk tidak khawatir, adalah upaya nyata untuk meredam polemik.
Sikap ini mengirimkan sinyal kuat: negara hadir. Presiden menekankan bahwa transportasi publik tidak boleh diukur hanya dari untung-rugi finansial semata, melainkan dari manfaat dan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation – PSO). Pandangan ini membawa narasi dari sekadar proyek bisnis menjadi sebuah pelayanan esensial bagi rakyat, yang bertujuan mengurangi kemacetan, polusi, dan meningkatkan konektivitas.
Lebih dari sekadar jaminan pembayaran, Presiden Prabowo mengaitkan kemampuan negara membayar utang Whoosh dengan komitmen untuk menghemat dan memberantas korupsi. Ini adalah janji yang sangat resonan dengan harapan masyarakat.
Dengan tegas menyatakan bahwa dana pembayaran utang akan datang dari penghematan dan uang yang diselamatkan dari korupsi, Presiden tidak hanya menyelesaikan masalah utang Whoosh, tetapi juga sekaligus menetapkan standar baru dalam pengelolaan keuangan negara.
Jika janji ini benar-benar diwujudkan, kasus utang Whoosh yang semula menjadi “bom waktu” dapat bertransformasi menjadi momentum reformasi fiskal dan penegakan hukum. Uang rakyat yang seharusnya dicuri harus dikembalikan untuk pelayanan rakyat—termasuk membayar utang dan rencana pengembangan rute Whoosh hingga Banyuwangi, demi pemerataan pembangunan.
Tantangan Kredibilitas dan Transparansi di Depan Mata
Kendati langkah Presiden patut diapresiasi karena memutus rantai ketidakpastian, tantangan besar tetap menghadang dan menjadi kunci kredibilitas pemerintahan:
- Skema Pendanaan yang Jelas: Klaim “duitnya ada” harus ditindaklanjuti dengan skema pembayaran yang transparan dan akuntabel. Pemerintah wajib menjelaskan apakah melalui restrukturisasi utang oleh Danantara, mekanisme PSO, atau menggunakan APBN dengan pengalihan dana dari penghematan, serta memastikan solusi yang dipilih tidak justru membebani APBN dan generasi mendatang.
- Audit dan Penindakan Korupsi: Presiden telah menyinggung soal korupsi, dan KPK telah meningkatkan status penyelidikan. Konsistensi dalam pengungkapan dugaan mark-up biaya dan penindakan koruptor adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan proyek serupa di masa depan dikelola dengan jujur dan efisien.
Pasang badan seorang Presiden adalah tindakan kenegarawanan yang memikul beban di pundak tertinggi. Kini, saatnya kabinet dan lembaga terkait—termasuk PT KAI, Danantara, dan kementerian teknis—menerjemahkan komitmen politik ini menjadi solusi teknis dan fiskal yang bijaksana, berkelanjutan, dan benar-benar demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pelunasan utang.(Red).
