Markaberita.id | Depok, 11 November 2025 – Di tengah hiruk pikuk penyusunan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kota Depok mengirimkan pesan inklusif yang kuat. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok menggelar Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) Perempuan dan Kelompok Rentan pada Selasa, 11 November 2025. Mengangkat tema “Perempuan dan Difabel Produktif”, acara ini bukan sekadar diskusi, melainkan panggung bagi suara-suara yang selama ini kerap terpinggirkan, demi memastikan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2027 benar-benar mewakili seluruh warganya.
Forum simpatik ini secara khusus menjemput aspirasi dari 14 organisasi dan yayasan yang berjuang di garda terdepan isu disabilitas, termasuk perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni).
Acara Kongko Inklusif ini secara resmi dibuka oleh Diah Sa’diah, Staf Ahli Walikota bidang SDM dan Kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini adalah perwujudan nyata dari komitmen Pemkot Depok, sekaligus implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Nomor 1 Tahun 2023.
”Manfaatkan semua, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menampung ide-ide yang membangun dari semua elemen masyarakat… dalam membuat perencanaan pembangunan 2027 di Kota Depok ini,” harap Ibu Diah, menekankan bahwa masukan ini akan terus dikawal hingga tahap Musrenbang.
Untuk memperkaya diskusi, forum ini menghadirkan Paparan kunci yang bersifat edukatif dan strategis:
- Muhamad Fahrizal, S.STP, MM (Sekretaris Bappeda Kota Depok) memaparkan kerangka kebijakan perencanaan pembangunan inklusif daerah.
- Meity Arianty, S.STP, Psi (Psikolog) dari Universitas Gunadarma, memberikan perspektif berharga mengenai pemberdayaan psikologis, motivasi, dan penguatan mental untuk mendukung produktivitas kelompok disabilitas.
Zaldi Sonata, Wakil Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Depok, memberikan apresiasi mendalam atas program nyata yang telah diluncurkan, seperti pendataan Dukcapil, pembentukan Rumah Kreasi Anak Inklusi (RKAI) oleh Dinsos, hingga program keterampilan dan Sekolah Pra Nikah (SPN) khusus Braille oleh DP3AP2KB.
Namun, Zaldi juga menyampaikan masukan yang menyentuh isu krusial: jaminan keberlanjutan karir. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan menjamin kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan sejahtera dan tanpa diskriminasi, PPDI mendesak Pemkot Depok untuk membuka pintu seluas-luasnya.
”Kami berharap Pemkot Depok dapat menerima CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kalangan penyandang disabilitas,” tegas Zaldi.
Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Zaldi mengungkapkan, meskipun banyak anggota binaan yang sudah mahir setelah mengikuti pelatihan kerja, mereka sering terombang-ambing saat kontrak kerja habis.
“Beberapa kasus anggota binaan yang telah mengikuti program pelatihan kerja.. kontraknya habis dan bingung dan mengadu ke PPDI terkait penyalurannya,” ungkapnya, menunjukkan perlunya solusi permanen.
Sebagai jembatan antara pelatihan dan penempatan kerja, PPDI juga menyoroti perlunya program seperti Job Fair yang secara khusus didedikasikan untuk penyandang disabilitas.
Muhamad Fahrizal, S.STP, MM, menyambut positif masukan kritis tersebut, termasuk usulan strategis terkait formasi kepegawaian dan Job Fair khusus. Fahrizal menjelaskan bahwa Kongko ini diselenggarakan justru karena suara kelompok rentan seringkali “kalah” di forum formal.
”Apa kebutuhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka, itu yang coba dijawab oleh pemerintah,” jelas Fahrizal. Ia memastikan Bappeda akan mengupayakan untuk mengawal aspirasi ini—mulai dari formasi ASN hingga Job Fair—agar masuk ke dokumen perencanaan yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembangunan 2027.
Mengakhiri acara, Ibu Diah Sa’diah kembali menyuntikkan semangat, “Perempuan dan Kelompok Rentan Difabel Produktif Kota Depok: Semangat dan Keren!” Pesan ini menempatkan kelompok rentan sebagai subjek yang berdaya, sekaligus mengukuhkan janji Depok menuju kota yang adil dan inklusif serta maju.(Red).
