Markaberita.id | Jakarta, 6 November 2025 – Aliansi Pemuda Jakarta (APJ) menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang penyesuaian tarif air oleh PAM Jaya adalah sebuah “jebakan ekonomi” yang tersembunyi dan tidak berkeadilan. Narasi resmi yang mengklaim “tidak ada kenaikan tarif dasar” terbukti menyesatkan karena kebijakan ini secara diam-diam menciptakan lonjakan tagihan yang brutal pada kelompok pelanggan tier dua dan tiga.
Kelompok pelanggan yang paling terdampak, yakni rumah tangga menengah ke bawah, kini terpaksa menanggung beban kenaikan tagihan air yang mencapai hampir dua kali lipat.
“Ini bukan penyesuaian, ini adalah hukuman tersembunyi bagi warga yang berhemat. Masyarakat merasa ditipu. Sedikit saja pemakaian mereka melebihi batas, tarif langsung melambung tinggi. Jelas, ini mencederai prinsip keadilan sosial dan daya beli masyarakat,” tegas Andi Nugroho Saputro, Presidium Aliansi Pemuda Jakarta (APJ).
Sistem tarif bertingkat (tiered tariff) yang seharusnya mendorong keadilan dan konservasi, dalam implementasi PAM Jaya, telah berubah menjadi skema “hukuman”.
- Lonjakan Brutal: Walaupun tarif tier satu tetap, transisi ke tier berikutnya ditandai dengan kenaikan harga yang sangat drastis dan tidak proporsional, memeras daya beli masyarakat yang sedang berjuang.
- Keresahan Publik: Keluhan tentang tagihan yang melonjak signifikan (termasuk di wilayah seperti Pasar Rebo, Cipayung, dan Kalideres) membanjiri kanal-kanal informasi, menegaskan bahwa publik telah kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan air bersih yang diklaim berkeadilan.
Pelanggaran Asas Transparansi dan Keadilan Regulasi
APJ menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi layanan publik:
A. Mengangkangi Permendagri No. 71 Tahun 2016
- Melanggar Keterjangkauan: Lonjakan tarif di tier menengah jelas bertentangan dengan Pasal 7 Permendagri yang mewajibkan tarif harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan menjamin keterjangkauan.
- Mencederai Akuntabilitas: Minimnya sosialisasi yang efektif—di mana warga baru tahu kenaikan setelah tagihan datang—adalah kegagalan komunikasi publik yang melanggar kewajiban transparansi berdasarkan Permendagri.
B. Mengabaikan Hak Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)
- Informasi Sesat: Narasi “tidak ada kenaikan tarif dasar” yang kontras dengan kenaikan tagihan riil adalah bentuk penyampaian informasi yang tidak jujur dan melanggar hak konsumen (Pasal 4).
- Tarif Naik, Mutu Stagnan: Kenaikan tarif terasa tidak bermoral, karena pelanggan masih sering menghadapi masalah kronis seperti tekanan air rendah dan kualitas air yang belum konsisten jernih. Kenaikan tarif harus sejalan dengan peningkatan mutu layanan air.
PAM Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membatalkan dan merevisi kebijakan yang tidak berkeadilan ini. APJ mendesak langkah korektif segera:
- Evaluasi Ulang Skema Tier Tarif: Segera tinjau ulang dan revisi struktur kenaikan tarif antar-tier agar proporsional dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rumah tangga menengah ke bawah.
- Sosialisasi Ulang Wajib Partisipatif hingga Tingkat Komunitas: Segera lakukan sosialisasi ulang yang masif, transparan, dan melibatkan unsur komunitas di tingkat RT/RW dan Kelurahan. Ini mencakup:
- Penyediaan simulasi tarif yang konkret agar masyarakat memahami dampak nyata pemakaian air.
- Penyelenggaraan konsultasi publik formal sebelum kebijakan tarif diberlakukan, sebagai wujud penghormatan terhadap hak publik.
- Peningkatan Kualitas Layanan sebagai Prasyarat Mutlak: Mutu pelayanan (tekanan, kontinuitas, dan kualitas air) harus ditingkatkan secara nyata dan terukur sebelum membebankan penyesuaian tarif.
Air bersih adalah hak dasar. APJ menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengutamakan kepercayaan publik di atas target korporasi, serta menghentikan kebijakan yang menjerat warga dalam jebakan ekonomi.(Red).
