Ichsanuddin Noorsy: “Bukan Hanya Mafia Tanah, Tapi Mafia Kebijakan dan Anggaran Merusak Kedaulatan Negara”

Nasional, Tokoh799 Dilihat

Markaberita.id | ​JAKARTA, 19 November 2025 – Pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy, menegaskan bahwa jaringan mafia di Indonesia telah berevolusi menjadi ancaman struktural yang mengendalikan kebijakan dan anggaran negara, melampaui kejahatan konvensional. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah dialog bertajuk “Bukan Hanya Mafia Tanah…” di kanal Dialog Topik Berita Rasil TV.

​Dalam paparannya ini, Noorsy memaparkan temuan kritisnya mengenai jaringan mafia dan solusi mendasar yang diperlukan:

​Jaringan Mafia Intelektual dan Kebijakan

​Ichsanuddin Noorsy mendefinisikan mafia bukan sekadar organisasi kriminal biasa, melainkan “satu organisasi rahasia yang bergerak secara rapi” untuk meraih keuntungan ekonomi dengan memberikan pengaruh.

​“Mereka bisa memengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga keputusan pemerintah atau bahkan perundang-undangan itu sesuai dengan kehendak dan pengaruh mereka,” ujar Noorsy, menyoroti fungsi mafia yang paling berbahaya.

  • ​Mafia Anggaran: Mafia kini bermain di ranah legislatif, memanfaatkan kekuatan DPR—khususnya di Badan Anggaran—untuk memuluskan kepentingan mereka melalui “jual beli pasal” atau narasi, yang berujung pada kerugian negara.
  • ​Mafia Intelektual: Jaringan ini menyusup ke perguruan tinggi. Mereka menggunakan label akademik untuk menanamkan doktrin asing, seperti liberalisme dan materialisme, yang bertujuan melemahkan fondasi ideologis dan nilai-nilai bangsa.
Baca Juga  KATA Konsumen Merah Putih Puji Inovasi 'Quick Wins' BPJS Kesehatan, Layanan JKN Kini Lebih Manusiawi

​Hukum Lemah dan Birokrasi Rapuh sebagai Celah Mafia

​Menurut Noorsy, suburnya mafia adalah cerminan dari kegagalan sistematis negara.

  1. ​Hukum yang Tidak Adil: Penegakan hukum yang dinilainya “tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas” menjadi katalisator bagi mafia untuk beroperasi. Ini adalah lingkungan di mana kekuatan (Rule of Power) lebih dominan daripada hukum (Rule of Law).
  2. ​Birokrasi yang Buruk: Kultur birokrasi yang tidak disiplin, yang cenderung mempersulit masyarakat, dan memiliki mental sebagai penguasa (bukan pelayan), menjadi sasaran empuk untuk disusupi dan dibeli oleh jaringan mafia.

Ancaman Global: Konspirasi Korporasi dan Kekuatan Tersembunyi

​Noorsy turut memperingatkan bahwa pola eksploitasi ini berlaku secara global.

  • ​Mengambil contoh konflik di Sudan, Noorsy menyatakan bahwa setiap konflik besar di kawasan mana pun ujungnya adalah soal ekonomi. Hal ini didorong oleh “Konspirasi Korporasi” yang berburu sumber daya alam seperti emas dan berlian, seringkali dioperasikan oleh proksi atau kekuatan asing yang tidak terlihat.
  • ​“Kekuatan yang tersembunyi lebih menentukan, itulah mafia,” simpulnya, menekankan bahwa organisasi negara seringkali dikendalikan oleh kekuatan non-formal ini.
Baca Juga  Diskusi Santai Ngobrol Bareng AWIBB dan Ketum Bara-JP Mendukung Prabowo- Gibran

​Solusi Mendasar: Tegakkan Hukum Berbasis Pancasila

​Sebagai solusi, Ichsanuddin Noorsy menawarkan jalan kembali pada fondasi dasar negara untuk melawan serangan mafia yang sistemik.

​“Kalau kita ingin mengatasi mafia… kata kuncinya pahami dulu, hayati dulu, tegakkan dulu hukum berbasis Pancasila. Hukumnya harus melahirkan keadilan sosial.”

​Noorsy menutup paparannya dengan tegas: selama hukum tidak berpijak pada norma-norma dasar tertinggi Pancasila, selama itu pula birokrat di Indonesia akan terus menjadi bagian dari mafia.(Red).