Markaberita.id | Editorial 2 Oktober 2025 – Ancaman pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun terhadap APBD DKI Jakarta 2026 adalah lebih dari sekadar angka dalam neraca keuangan. Ini adalah tamparan keras yang brutal dari pemerintah pusat, yang seharusnya menyadarkan Pemprov DKI dari mimpi manja ketergantungan finansial yang akut.
Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat gravitasi ekonomi negara, tidak sepantasnya menjadi daerah yang gagap dan panik saat keran dana transfer ditutup. Krisis ini adalah cermin buruk: selama ini, Jakarta terlalu nyaman dan terlena oleh kucuran dana pusat yang melimpah, hingga mengabaikan potensi sejati kemandirian fiskal yang menjadi prasyarat kota global.
Kerugian yang Tak Boleh Terjadi: Mentalitas Ketergantungan
Risiko jangka pendek dari pemotongan ini jelas menghantui. Dengan APBD yang terancam anjlok ke kisaran Rp78 triliun, proyek-proyek vital seperti MRT Fase Lanjut, penanganan banjir, dan perbaikan layanan dasar esensial terancam stagnan. Kegagalan menanggulangi risiko ini akan berdampak langsung dan parah pada kualitas hidup jutaan warga.
Namun, kerugian terbesar bukanlah pada infrastruktur, melainkan pada mentalitas. Jika Pemprov hanya merespons dengan keluhan, meratapi nasib, dan memohon subsidi kembali tanpa aksi radikal, itu berarti mereka memilih untuk tetap berada dalam siklus ketergantungan yang mematikan. Ini adalah kerugian reputasi dan kredibilitas yang tak ternilai harganya. Jakarta harus membuktikan bahwa ia layak menjadi pemimpin, bukan pengemis anggaran.
Peluang yang Wajib Diambil: Efisiensi Brutal dan Inovasi Finansial
Setiap krisis adalah momentum akselerasi. Bagi Jakarta, ini adalah kesempatan emas untuk efisiensi radikal dan lompatan finansial.
- Audit Total dan Pemangkasan ‘Kosmetik’: Pemprov DKI dipaksa untuk melakukan audit total program. Inilah saatnya untuk memangkas anggaran ‘kosmetik’, program studi banding tak jelas, atau proyek-proyek mercusuar yang minim dampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Uang rakyat tidak boleh lagi dihamburkan untuk program yang hanya memperkaya birokrasi, bukan melayani publik.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Agresif: Ini adalah dorongan tak terhindarkan untuk mengoptimalkan PAD. Jakarta harus agresif menertibkan tunggakan pajak, merasionalisasi retribusi yang usang, dan menemukan sumber pendapatan non-pajak baru yang inovatif. Jika kota-kota besar lain di dunia bisa mandiri, mengapa Jakarta tidak?
- Eksekusi Utang Daerah sebagai Langkah Kepemimpinan: Ketiga, dan yang paling krusial, Gubernur Pramono Anung Wibowo harus segera mengambil langkah pembiayaan kreatif. Rencana penerbitan Obligasi Daerah (Municipal Bonds) atau Sukuk Daerah yang selama ini hanya wacana harus segera dieksekusi. Ini adalah instrumen modern yang memungkinkan Jakarta membiayai infrastruktur strategis seperti MRT tanpa bergantung pada kas pusat atau kas daerah. Ini adalah langkah kepemimpinan finansial yang dinanti.
Tuntutan Mendesak: Jakarta Harus Berani
Gubernur Pramono harus mengambil kendali penuh atas narasi ini dengan aksi nyata yang berani. Tiga langkah harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar:
- Prioritas Ulang yang Brutal: Alokasikan setiap rupiah tersisa hanya untuk fungsi inti: Kesehatan, Pendidikan, dan Transportasi. Semua yang lain bisa menunggu.
- Eksekusi Utang Daerah: Jangan lagi menunda. Terbitkan obligasi daerah untuk membiayai MRT dan proyek strategis lain.
- Transparansi Total: Publik harus menjadi hakim. Buka data anggaran, tunjukkan program mana yang dipertahankan dan program mana yang dikorbankan, agar langkah efisiensi ini mendapat legitimasi dan dukungan rakyat sepenuhnya.
Pemotongan Rp15 triliun adalah teguran keras bahwa era subsidi pusat sudah berakhir. Masa depan Jakarta harus dibangun di atas kedisiplinan anggaran, efisiensi yang ketat, dan keberanian finansial. Jakarta harus membuktikan bahwa ia layak menjadi kota global, bukan kota yang manja dan bergantung.(Red).
