Markaberita.id | Jakarta, 11 Oktober 2025 – Rencana pemerintah untuk mewajibkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran 10% etanol (E10) memicu beragam respons. Meskipun diklaim sebagai solusi ramah lingkungan dan langkah strategis menuju kemandirian energi, kritik tajam dilayangkan terkait kesiapan infrastruktur dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi masyarakat luas, khususnya rakyat kecil.
Habib Salim bin Jindan, Pimpinan Majelis Ta’lim Al Habib Ahmad Salim bin Jindan, turut menyampaikan keprihatinan mendalam. Dalam pernyataan resminya kepada media, beliau menyerukan agar setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, pertimbangan matang, dan menjunjung tinggi maslahat (kebaikan umum) yang jelas, bukan sekadar ambisi mengejar tren global.
Sorotan Kritis dari Ulama: Berpegang pada Prinsip Menghilangkan Kemudaratan
Habib Salim bin Jindan mengingatkan bahwa prinsip utama dalam penetapan hukum dan kebijakan adalah menolak kemudaratan. Beliau mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW yang populer dalam kajian fikih:
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah)
”Prinsip Hadis ini sangat mendasar dalam kebijakan publik. Implementasi E10 memunculkan kekhawatiran yang fundamental, terutama bagi kalangan umat yang masih bergantung pada kendaraan lama dan hidup dalam keterbatasan ekonomi,” ujar Habib Salim.
Beliau melanjutkan, “Kita mendukung setiap upaya pemerintah untuk menjaga lingkungan dan mencapai kemandirian energi—itu bagian dari amanah ulil amri. Namun, jangan sampai ambisi ‘hijau’ ini justru menzalimi rakyat kecil. Sudahkah kita memikirkan nasib pedagang, tukang ojek, atau petani yang masih menggunakan sepeda motor dan mobil tua, yang mesinnya belum tentu kompatibel dengan campuran etanol ini?”
Beliau menyoroti sifat etanol yang higroskopis (menarik air), yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan korosi pada komponen vital mesin, sehingga secara langsung menimbulkan dharar (kemudaratan) ekonomi.
”Jika kebijakan ini dipaksakan tanpa adanya jaminan kompensasi atau skema penyesuaian mesin yang memadai, maka dampaknya akan menjadi beban ekonomi yang tak terhindarkan bagi masyarakat. Rakyat tidak boleh dijadikan ‘kelinci percobaan’ dari kebijakan energi yang terburu-buru. Maslahat umat harus didahulukan. Kita harus menghindari kaidah ‘kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan lain’. Jangan sampai upaya mengurangi impor BBM justru diganti dengan impor suku cadang akibat mesin yang rusak,” tegasnya.
Tiga Poin Fundamental yang Harus Dijawab Pemerintah
Pimpinan Majelis Ta’lim Al Habib Ahmad Salim bin Jindan mendesak pemerintah untuk menunda implementasi mandatori E10 sebelum tiga hal fundamental berikut dijawab tuntas dan solusinya dipastikan di lapangan:
- Jaminan Kompatibilitas Mesin: Pemerintah harus memastikan dan memberikan solusi retrofitting (penyesuaian) yang terjangkau atau bersubsidi, khususnya bagi pemilik kendaraan lama yang secara teknis terbukti rentan terhadap E10, bukan sekadar mengandalkan klaim aman untuk kendaraan modern.
- Kesiapan Produksi Etanol Domestik: Harus ada jaminan rantai pasok bioetanol dalam negeri yang stabil, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasional agar program ini tidak menjadi “kedok” impor bahan baku lain di kemudian hari.
- Transparansi Dampak Biaya: Pemerintah wajib menghitung secara transparan potensi kenaikan biaya perawatan dan konsumsi BBM yang mungkin dialami masyarakat, serta menyiapkan skema mitigasi ekonomi yang adil dan merata.
”Kita membutuhkan kebijakan yang seimbang antara langit dan bumi, antara aspirasi global dan realitas kehidupan umat di lapangan. Kebijakan yang baik adalah yang meringankan beban rakyat, bukan menambahnya. Kami berharap pemerintah mendengarkan suara nurani ini sebelum mandatori E10 benar-benar diberlakukan,” tutup Habib Salim bin Jindan.(Red).
