Markaberita.id | Jakarta, 14 Oktober 2025 – Niat mulia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hingga ke klub malam, bar, dan karaoke menuai pro dan kontra yang tajam. Meskipun sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36/2009) dan semangat perlindungan kesehatan publik, rancangan peraturan daerah (Raperda) ini diperingatkan dapat memicu turbulensi ekonomi dan sosial yang signifikan di ibu kota.
Sektor hiburan malam, yang dikenal sebagai salah satu kontributor besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyedia puluhan ribu lapangan kerja, berpotensi terpukul mundur jika larangan merokok diterapkan secara ‘hitam-putih’.
Ancaman Defisit Triliunan dan PHK Massal
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menunjukkan, kontribusi pajak dari sektor hiburan, termasuk bar dan karaoke, mencapai Rp1,5–2 triliun per tahun.
Jika larangan merokok total diberlakukan, analis memperkirakan jumlah pengunjung tempat hiburan malam bisa anjlok hingga 20–30 persen. Penurunan ini dipicu fakta bahwa aktivitas merokok telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial mayoritas pelanggan dewasa di lokasi tersebut.
Dampaknya langsung terasa pada kas daerah. Secara konservatif, PAD DKI diperkirakan berpotensi berkurang Rp300–500 miliar per tahun. Angka ini bukan jumlah kecil di tengah upaya Pemprov menekan defisit fiskal.
Selain itu, kebijakan ini membawa ancaman nyata bagi ribuan pekerja. Dengan 1.400 tempat hiburan berizin yang mempekerjakan sekitar 60.000 orang, penurunan omzet drastis akan memaksa pengusaha memangkas biaya operasional melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kalkulasi kami sangat mengkhawatirkan. Ada potensi 9.000 hingga 12.000 pekerja hiburan di Jakarta terancam menjadi pengangguran baru,” ungkap seorang pengamat ekonomi pariwisata. “Efek dominonya akan terasa hingga sektor logistik dan UMKM di sekitar kawasan hiburan.”
Suara Pemuda: Keseimbangan Antara Sehat dan Hidup
Andi Nugroho Saputro, Presidium Aliansi Pemuda Jakarta, menyatakan dukungannya terhadap tujuan Raperda KTR, namun ia mendesak Pemerintah DKI untuk tidak gegabah dalam implementasinya.
“Kami, sebagai perwakilan pemuda Jakarta, mendukung penuh upaya menciptakan kota yang lebih sehat dan bebas asap rokok. Namun, Raperda KTR tidak boleh menjadi dalang krisis ekonomi baru,” tegas Andi. “Klub malam dan bar memiliki konteks yang berbeda dengan sekolah atau rumah sakit. Jika larangan total diterapkan tanpa solusi adaptif, itu hanya akan mendorong munculnya underground club ilegal yang tidak tersentuh pajak dan regulasi. Tujuan kesehatan tercapai, tapi Jakarta justru kehilangan kendali dan PAD-nya!”
Andi menekankan bahwa kebijakan yang baik harus memiliki prinsip keseimbangan, tidak terjebak dalam dikotomi “sehat atau hidup.”
Mencari Jalan Tengah: Solusi Adaptif yang Konstruktif
Untuk menjembatani idealitas kesehatan publik dan realitas ekonomi, Pemprov DKI didorong untuk mengambil langkah-langkah adaptif:
- Standardisasi Ruang Merokok Tertutup: Mewajibkan dan memfasilitasi pelaku usaha untuk membangun smoking room berstandar tinggi dengan sistem ventilasi yang memadai, meniru praktik sukses di Jepang atau Korea Selatan, sehingga non-perokok tetap terlindungi.
- Insentif Pajak dan Reward-Punishment: Menerapkan skema insentif berupa potongan pajak hiburan atau kemudahan perizinan bagi tempat usaha yang patuh dan berhasil menerapkan zona bebas asap rokok di area utama.
- Program Alih Profesi: Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Parekraf DKI harus menyiapkan program pelatihan vokasi cepat untuk menyerap potensi 12.000 pekerja yang terancam PHK ke sektor ekonomi kreatif, pariwisata sehat, atau industri digital.
Kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Raperda KTR akan menjadi model kebijakan yang kuat jika mampu melindungi hak warga untuk hidup sehat, tanpa harus mengorbankan mata pencaharian ribuan orang dan stabilitas fiskal ibu kota.(Red).
