Markaberita.id | Depok, 9 Oktober 2025 – Berbagai pengalaman dan curahan hati yang blak-blakan dari penyandang disabilitas mewarnai Rapat Fasilitasi Penguatan Kepemiluan yang digelar oleh Bawaslu Kota Depok pada Selasa (7/10/2025). Acara ini menjadi forum penting bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional Bawaslu RI untuk memastikan partisipasi inklusif bagi seluruh warga negara. Bawaslu Kota Depok mencatat setiap aspirasi yang disampaikan sebagai bahan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi perbaikan pelayanan pemilu mendatang. Berdasarkan data KPU Depok, terdapat sekitar 3.748 pemilih penyandang disabilitas di kota tersebut.
Semangat Tinggi, Fasilitas Minim
Wakil Ketua PPDI Kota Depok, Zaldi Sonata, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bawaslu, namun tidak menutupi adanya kekurangan mendasar di lapangan.
“Teman-teman penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam agenda pemilu, khususnya di Kota Depok. Walaupun masih banyak kekurangan akses, kami sudah terbiasa menghadapi keterbatasan tersebut,” ujarnya.
Zaldi menyoroti perlunya perbaikan data dan layanan administrasi, sembari mengapresiasi upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang sudah mulai membuka layanan jemput bola untuk pembuatan identitas. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk proses pemilu, sebagai wujud inklusivitas sederhana namun vital.
Fatal di TPS: Suara Tidak Sah Hingga Jalan Berisiko
Curhatan langsung dari lapangan menunjukkan bahwa kendala teknis dan fisik di TPS masih menjadi penghalang serius.
Qorihani dari Terala Foundation berbagi pengalaman pahitnya saat Pemilu 2024. Ia mengaku proses di TPS terasa terburu-buru sehingga ia keliru saat mencoblos, yang berujung pada tidak sahnya suaranya.
“Kami butuh prosedur yang jelas dan formulir yang bisa diakses, karena tidak semua dari kami tahu bagaimana cara melaporkan kendala di TPS,” harap Qorihani, menekankan perlunya mekanisme pengaduan yang ramah disabilitas.
Kendala fisik juga menjadi sorotan. Marliyani, penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kaki palsu, mengeluhkan medan menuju TPS. “Jalan menuju TPS banyak tanjakan dan turunan, sangat berisiko bagi kami yang menggunakan kaki palsu,” keluhnya.
Hal senada disampaikan peserta dari Kecamatan Tapos yang menyebutkan bahwa meskipun antusiasme pemilih disabilitas sangat tinggi, fasilitas pendukung dan pendampingan di TPS masih kurang optimal, terutama akses jalan yang tidak ramah pengguna kursi roda atau alat bantu jalan.
Dorongan untuk Pemilu yang Benar-Benar Inklusif
Berbagai peserta sepakat bahwa masih banyak aspek inklusivitas yang belum terakomodasi. Mereka menuntut peningkatan kapasitas petugas pemilu agar lebih peka terhadap kebutuhan pemilih disabilitas.
“Mungkin perlu pelatihan bahasa isyarat bagi petugas di lapangan agar komunikasi bisa lebih baik,” saran salah seorang peserta dari PPDI.
Bawaslu Kota Depok berkomitmen menjadikan aspirasi dan pengalaman ini sebagai evaluasi mendalam untuk memastikan Pemilu yang akan datang tidak hanya sekadar menyediakan tempat mencoblos, tetapi benar-benar inklusif, aman, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali bagi 3.748 pemilih penyandang disabilitas di Depok.(Red).
