DEKLARASI SIKAP TEGAS: JANGAN SENTUH MARWAH PESANTREN! Seruan Akbar Santri Nasional Tuntut Keadilan Sempurna atas Propaganda Hitam Trans7

Megapolitan263 Dilihat

Markaberita.id | ​Jakarta, 16 Oktober 2025  – Seluruh ekosistem Pondok Pesantren dan santri di penjuru Nusantara tengah berduka dan marah. Luka mendalam ini diakibatkan oleh propaganda kejam Trans7 yang dinilai terstruktur, terorganisir, dan dirancang untuk memicu benturan sosial melalui hasutan kebencian terhadap lembaga pendidikan tertua dan paling fundamental di Indonesia.

​Tuntutan Hukum dan Tindakan Tegas Aparat

​Peristiwa kekejaman yang meluas dalam skala nasional ini menuntut penegakan hukum yang tajam dan tanpa ampun. Kami menegaskan, siapapun yang terlibat—mulai dari pimpinan strategis Trans7 hingga rumah produksi yang mendesain propaganda hitam ini—harus diseret ke mahkamah persidangan dengan tuntutan pidana setinggi-tingginya. Mereka telah bekerja secara senyap menusuk jantung kehidupan pesantren.

​Kami mendesak seluruh aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari jajaran paling atas hingga unit terkecil, untuk merespon secara cepat dan tuntas semua aduan yang masuk terkait Propaganda Hitam Trans7 terhadap dunia pesantren.

Baca Juga  Anggaran Modifikasi Cuaca Jakarta 2026 Melonjak Drastis, CBA Desak Kejagung Periksa BPBD dan BMKG

​Konsolidasi Nasional dan Jati Diri Kultural

​Kepada PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, dan seluruh Badan Otonom (termasuk GP Ansor), kami menyerukan agar terus memperkuat konsolidasi nasional. Kita harus bangkit, membangun, dan mengorganisir balik perlawanan terhadap propaganda terjahat yang telah melukai Pondok Pesantren. Kultural pesantren adalah kebudayaan yang telah hidup berabad-abad, menjunjung tinggi nilai adab, akhlak, etika, dan moralitas, jauh sebelum Republik ini lahir.

​Kami secara tegas dan keras menyatakan: Pondok Pesantren bukan tempat lahirnya sistem nilai feodalisme atau keserakahan, melainkan pabrik moral bangsa.

​Alfat Maulana, S.IP, M.Ikom, Wakil Ketua GP Ansor Jakarta Timur, menambahkan bahwa insiden ini merupakan ancaman serius terhadap pilar kebangsaan.

​”Kami melihat propaganda ini bukan hanya sekadar kesalahan tayang, melainkan serangan yang terukur terhadap salah satu pilar utama pendidikan dan moral bangsa. Duka Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri adalah duka kita semua secara mendalam. Kami menyerukan kepada seluruh Santri Nasional untuk bangunlah aliansi terpimpin di bawah komando para Kyai dan Habaib kita. Jangan pernah mundur atau mau berunding dalam bentuk apapun oleh mereka yang bersalah sebelum keadilan secara sempurna berpihak pada Pesantren. Ini adalah bentuk biadab dari kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan demi menjaga stabilitas dan moralitas negara Pancasila.

​Desakan Aksi Kepada Tiga Pilar Negara (Trias Politica)

Baca Juga  Festival Kreasi Inklusi Indonesia 2025: Depok Rayakan Kekuatan Tanpa Luka dengan Dukungan Penuh Forkopimda

​Kami menuntut Pemerintah dalam Trias Politica-nya (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) untuk berkonsentrasi pada penyelesaian yang adil dan tegas agar peristiwa ini tidak menjadi bola liar yang mengganggu stabilitas nasional dan perbaikan ekonomi.

  1. ​Eksekutif (Kominfo & KPI): Kami menuntut Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mencabut secara permanen hak siar dari program Trans7 yang menjadi sumber propaganda kejam ini.
  2. ​Legislatif (DPR RI): Kami mengharapkan DPR RI segera menggelar rapat gabungan lintas komisi—meliputi Komisi III (Hukum), Komisi I (Penyiaran), dan Komisi VIII (Keagamaan)—untuk menyelesaikan persoalan yang menyerang entitas besar Pesantren ini secara kelembagaan.

​Persoalan ini harus menjadi yang terakhir kalinya. Semua propaganda hitam adalah bentuk kebiadaban yang haram berkembang di negara Pancasila yang menjunjung tinggi azas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.(Red).

Baca Juga  Apresiasi FPPJ Terhadap Semua Calon Sekda DKI Jakarta dari Internal ASN: Bukti Regenerasi Kepemimpinan Birokrasi Jakarta yang Kuat