Markaberita.id | Jakarta, 28 Oktober 2025 – Hari Sumpah Pemuda adalah check-point moral bagi bangsa. Ketika kita merayakan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, di saat yang sama kita harus mengakui adanya krisis kedaulatan yang tak kasat mata. Kedaulatan Indonesia kini sedang terancam oleh agresi non-militer yang secara sistematis menyasar fondasi ideologi dan ekonomi kita.
Kritik tajam Ichsanuddin Noorsy, Cendekiawan Ekonomi dan Kebijakan Publik, mengenai kebangkitan ‘pengkhianat’ bangsa menjadi sorotan utama.
Menurut Noorsy, akar masalahnya terletak pada “keberhasilan penjajahan di sektor pendidikan.” Pendidikan telah kehilangan rohnya sebagai kawah candradimuka patriot dan karakter Pancasila. Sistem yang tercerabut dari nilai luhur ini menghasilkan generasi yang “miskin nilai dasar, miskin semangat kejuangan, dan minim kompetensi yang berpihak pada kepentingan nasional.” Mereka adalah sasaran empuk, alat penundukan, yang tanpa disadari berkontribusi pada pelemahan internal.
Penjajahan modern ini beroperasi melalui tujuh agenda utama (7-I) yang harus kita waspadai sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa:
- Invasi: Infiltrasi ideologi dan budaya asing secara masif.
- Intervensi: Campur tangan asing dalam penentuan kebijakan strategis nasional.
- Infiltrasi: Penyusupan ke dalam sistem dan institusi vital negara.
- Interferensi: Gangguan terhadap proses politik, hukum, dan pengambilan keputusan.
- Indoktrinasi: Pencucian nilai melalui pendidikan, media, dan teknologi.
- Intimidasi: Tekanan ekonomi dan diplomasi untuk memaksa penyesuaian kebijakan.
- Impoverishment: Proses pemiskinan struktural yang disengaja untuk menciptakan ketergantungan.
Noorsy menekankan, kedaulatan kita terancam serius karena kegagalan negara dalam membentengi diri dari Indoktrinasi di pendidikan dan pencegahan Impoverishment pada rakyat.
Jerat Liberalisasi: Melucuti Amandemen Pasal 33 UUD 1945
Agenda 7-I ini berjalan paralel dengan liberalisasi sistemik yang secara terang-terangan menggerus Pasal 33 UUD 1945. Bukti pelucutan kedaulatan ini nyata terlihat pada:
- Ekonomi Rakyat: Liberalisasi yang melepaskan kendali atas sektor hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar dan modal asing.
- Ketergantungan Finansial: Jerat utang luar negeri dan liberalisasi sektor keuangan yang membuka pintu bagi alat intervensi global, termasuk melalui perjanjian-perjanjian internasional.
- Komersialisasi Lembaga: Maraknya kebebasan asing di sektor pendidikan dan kesehatan yang mengubah hak publik menjadi komoditas bisnis.
- Kedaulatan Institusi: Kebijakan yang membolehkan Warga Negara Asing (WNA) menduduki posisi direksi di BUMN, menandakan pelucutan kontrol atas aset-aset strategis negara.
Kehancuran sistemik ini, simpul Noorsy, disebabkan oleh “menyerahkan urusan negara kepada mereka yang miskin—miskin nilai dasar kebangsaan dan miskin kompetensi yang tulus.”
“Kini proses kehancuran berjalan terus walau melambat,” tandas Noorsy. Peringatan Sumpah Pemuda menuntut kita untuk bertanggung jawab secara moral, bukan hanya sekadar seremonial. Musuh terbesar kita adalah kelemahan internal.
Di Hari Sumpah Pemuda ini, pemuda dan seluruh elemen bangsa harus mengikrarkan sumpah baru yang fundamental:
- Kembalikan Karakter Bangsa: Menjadikan pendidikan sebagai benteng utama penanaman nilai Pancasila dan semangat kejuangan (Re-Nasionalisasi Pendidikan).
- Tolak Tirani Pasar: Menghentikan segala bentuk kebijakan yang melucuti kedaulatan ekonomi di sektor strategis (Tolak Liberalisasi).
- Hadirkan Pemimpin Berintegritas: Menuntut hanya mereka yang kaya nilai dasar dan kompetensi sejati yang memimpin urusan negara.
Mari kita wujudkan Sumpah Pemuda 1928 dengan merebut kembali kedaulatan kita dari penjajahan gaya baru yang mengancam persatuan dan keutuhan NKRI.(Red)
