Markaberita.id | Jakarta, 8 Oktober 2025 – Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi akibat defisit struktural di sektor energi. Berdasarkan data DPR RI 2025, Pertamina hanya mampu mengolah 400.000 barel per hari (bbl/hari), padahal kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1.600.000 bbl/hari.
Kesenjangan ini menghasilkan defisit impor harian yang masif, mencapai lebih dari 1.200.000 bbl/hari. Angka ini menegaskan satu hal: Indonesia memiliki ketergantungan impor minyak mentah sebesar 75\%—sebuah “Krisis Kedaulatan Kilang” yang secara terus-menerus menguras devisa negara.
Ancaman Ganda: Dolar dan Kegagalan Struktural
Defisit ini diperparah oleh kerentanan ganda: fluktuasi harga minyak global dan penguatan Dolar AS, yang mencekik nilai Rupiah. Keterbatasan infrastruktur kilang dan penurunan produksi minyak mentah—yang sering kali disebut sebagai faktor internal—sebenarnya adalah kegagalan struktural yang dibiarkan berlarut-larut.
Beban subsidi BBM pun kini lebih berfungsi sebagai pembenaran logis bagi para penentu kebijakan ketimbang solusi, alih-alih mengatasi akar masalah impor yang masif dan mahal.
Titik Balik Geopolitik Era Prabowo
Di tengah kompleksitas ini, momentum kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto menjadi titik balik untuk mengambil tindakan tegas. Feko Supriyadi melihat bahwa perubahan drastis dalam geopolitik global membuka peluang untuk membebaskan diri dari jerat tersebut.
”Solusi untuk memutus pendarahan devisa akibat impor ini sangat jelas: kita harus memiliki komitmen politik yang kuat untuk bertransformasi,” tegas Feko.
Langkah strategis utama yang harus diambil adalah:
- Akselerasi Infrastruktur: Mempercepat pembangunan kilang untuk memangkas defisit kapasitas olah.
- De-Dolarisasi Energi: Mendorong kerja sama bilateral dengan negara-negara penghasil Migas untuk melakukan transaksi energi tanpa mekanisme Dolar AS, mengurangi ketergantungan Rupiah terhadap mata uang asing.
PERNYATAAN FEKO SUPRIYADI, DIREKTUR EKSEKUTIF GAKI
Feko Supriyadi menekankan bahwa perjuangan mencapai ketahanan energi bukan sekadar masalah teknis Pertamina, tetapi pertarungan melawan birokrasi dan kepentingan tersembunyi.
“Kedaulatan Energi adalah Kedaulatan Bangsa. Kita tidak bisa lagi membiarkan 75\% kebutuhan energi nasional ditentukan oleh pasar global dan intervensi ‘Mafia Migas’. Era Prabowo Subianto harus menjadi era keberanian politik untuk menanggung risiko dan mengambil tindakan strategis, termasuk melawan jerat Dolar AS dalam transaksi Migas,” ujar Feko.
Beliau juga menambahkan bahwa pengawasan ekstra dari masyarakat sipil (Civil Society) diperlukan untuk memastikan kebijakan strategis ini berjalan tanpa hambatan birokrasi dan dapat menghentikan praktik ketidakadilan dalam tata kelola Migas yang telah berlangsung puluhan tahun.
”Jika kita gagal memanfaatkan momentum geopolitik ini, defisit anggaran dan ketergantungan impor akan terus menjadi beban permanen bagi bangsa,” tutup Feko.(Red).
