PURWAKARTA.Jabar||
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, menghadiri acara Pencanangan dan Sosialisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Purwakarta. Acara ini berlangsung di Aula Janaka pada hari Senin, 22 September 2025.
Kegiatan ini menandai komitmen awal seluruh jajaran Setda Purwakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan amanat reformasi birokrasi nasional. pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi, Ada lima strategi yang merupakan kunci untuk menyukseskan pembangunan zona integritas, salah satunya adalah komitmen. Pembangunan zona integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai Setda mengenai indikator dan tahapan pembangunan zona integritas. Pembentukan tim kerja dan pemetaan area rawan korupsi menjadi prioritas utama dalam pembenahan,” Adapun lima langkah strategi dalam membangun zona integritas ini, adalah:
1. Komitmen, bahwa Komitmen pimpinan dan semua pegawai dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.
2. Kemudahan pelayanan, berarti menyediakan fasilitas yang lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasan publik.
3. Menciptakan program yang menyentuh masyarakat. Hal ini dapat membuat unit kerja dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat pun dapat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi.
5. Dan langkah strategi yang terakhir adalah dengan membuat manajemen media, menetapkan strategi komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat. Ujar Norman.
Dalam arahannya, Sekda Norman Nugraha juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima di setiap lini birokrasi. Bahwa pencanangan zona integritas bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Sekda.
Norman Nugraha juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan integritas dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.Sikap transparansi dalam bekerja bisa menyelamatkan aparatur dari jerat hukum yang ada. Termasuk transparan dalam mengelola informasi publik. Bila ada oknum yang menyalahgunaan jabatan berarti dalam tubuh organisasi ada rongrongan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab terkait dalam menjalankan tugasnya, termasuk transparan dalam mengelola informasi publik, sekecil apa pun pekerjaan, semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi publik mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih sehingga mampu membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat.
“Dengan adanya pencanangan ini, kami menargetkan perolehan predikat WBK dan WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun berikutnya,” kata Norman.
Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan Setda Kabupaten Purwakarta, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas. Langkah ini bukan hanya seremonial, melainkan fondasi kokoh untuk mewujudkan Purwakarta yang bersih, transparan, Seluruh pejabat dan pegawai ASN baik PNS maupun Non PNS agar sama-sama mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. (Saepul.B)
