Markaberita.id | Editorial 13 September 2025 – Gejolak politik yang melanda Nepal, sebuah bangsa yang meniti transisi dari monarki ke republik, menemukan gema yang kuat di Indonesia. Menganalisis krisis di kedua negara ini bukan sekadar perbandingan, tetapi juga sebuah refleksi atas rapuhnya kontrak sosial antara rakyat dan elit kekuasaan.
Krisis Kepercayaan yang Menganga
Nepal dan Indonesia, meskipun dengan latar belakang politik yang berbeda, menunjukkan pola serupa dalam gejolak yang mereka hadapi. Di Nepal, akar masalahnya adalah fragmentasi politik dan kegagalan implementasi konstitusi 2015. Partai-partai politik lebih sibuk berebut kursi kekuasaan daripada membangun konsensus, yang pada akhirnya memicu ketidakpastian.
Di Indonesia, gejolak seringkali dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik. Kesenjangan antara kebijakan elit politik dengan realitas ekonomi rakyat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, seringkali menjadi katalisator utama. Hal ini menciptakan “kesenjangan yang kian menganga” antara pemerintah dan masyarakat.
Ketika Rakyat Turun ke Jalan
Ketika krisis kepercayaan ini memuncak, gejolak di kedua negara dapat berkembang menjadi aksi jalanan.
- Di Nepal, protes seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap konstitusi yang dianggap gagal mengakomodasi semua kelompok etnis, yang dapat berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan.
- Di Indonesia, demonstrasi massa kerap terjadi ketika rakyat merasa suaranya tidak didengar, dan terkadang, respon aparat yang represif dapat memperkeruh keadaan. Kekerasan, alih-alih meredam, justru merusak legitimasi pemerintah dan memicu gelombang protes yang lebih besar.
Data ekonomi juga menunjukkan dampak nyata. Ketidakstabilan politik secara langsung menerjemahkan diri menjadi kerugian ekonomi, merusak kepercayaan investor domestik maupun internasional, dan menekan nilai tukar mata uang.
Menghindari Tali Tipis: Pelajaran untuk Pemerintah
Krisis di Nepal dan Indonesia sama-sama mengisyaratkan hal yang sama: rakyat tidak akan diam ketika mereka merasa ditinggalkan. Teori legitimasi Max Weber menegaskan bahwa otoritas negara hanya dapat bertahan jika diakui oleh masyarakat. Ketika wakil rakyat sibuk dengan kepentingan pribadi dan institusi negara gagal memenuhi amanah konstituen, legitimasi itu akan runtuh.
Untuk menghindari tali tipis ini putus, dibutuhkan reformasi struktural yang mendalam.
- Konsensus Politik: Perlunya kesepakatan antara semua pihak untuk memprioritaskan kepentingan nasional di atas ambisi pribadi.
- Reformasi Institusi: Lembaga-lembaga negara, seperti parlemen dan kepolisian, harus direformasi agar kembali dipercaya oleh publik. Transparansi anggaran dan akuntabilitas adalah kunci.
- Pendekatan Humanis: Pemerintah harus menghindari pendekatan represif dan membuka ruang dialog. Penggunaan kekerasan hanya akan memicu spiral kekerasan yang lebih dalam.
Gejolak politik di Nepal dan Indonesia adalah sebuah panggilan darurat. Mereka mengingatkan kita bahwa stabilitas bukanlah hak, melainkan sebuah kontrak yang harus terus dijaga dan diperbarui. Pertanyaannya, apakah para elit politik siap mendengar dan bertindak sebelum tali tipis kepercayaan itu putus sepenuhnya?(Red)
