Markaberita.id | Jakarta, 7 September 2025 – Kecelakaan tragis bus listrik Transjakarta yang menabrak ruko di Setiabudi pada Sabtu, 6 September 2025, bukan sekadar berita duka. Insiden yang melukai satu korban ini adalah puncak dari kegagalan manajemen yang membahayakan nyawa warga Jakarta. Ironisnya, saat armada publik semakin tak terurus, jajaran direksi dan komisaris PT Transjakarta justru diketahui asyik berlibur mewah ke Bali, sebuah tindakan yang menunjukkan pengkhianatan dan arogansi akut.
Menurut penggiat anti-korupsi dari Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK), Nurdin Sumadiharjo dalam rilisnya, insiden ini adalah “tragedi kepemimpinan.” Data yang mereka kantongi menunjukkan bahwa kinerja Transjakarta di bawah Direktur Utama Welfizon Yuza terus memburuk:
- Peningkatan Insiden Kecelakaan: Dalam dua tahun terakhir, telah terjadi lebih dari 50 insiden kecelakaan. Angka ini melonjak tajam, mengindikasikan adanya kelalaian fatal dalam pengawasan operasional dan pemeliharaan armada.
- Armada Bus Listrik Cacat Produksi: Laporan dari pengemudi dan mekanik mengungkap bahwa 35% dari 20 unit bus listrik yang beroperasi sering mengalami masalah serius seperti rem blong dan gangguan sistem kontrol. Ini menunjukkan buruknya kualitas armada baru yang seharusnya menjadi simbol modernisasi.
Di tengah rentetan masalah operasional, jajaran direksi dan komisaris Transjakarta berlibur ke Bali. Sikap ini merupakan tamparan keras bagi rakyat Jakarta yang bergantung pada layanan publik yang kian membahayakan. Lebih lanjut, LPMLK mempertanyakan pertanggungjawaban Transjakarta terhadap korban dan Ruko yang porak poranda. Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi yang jelas mengenai langkah konkret perusahaan dalam menanggung biaya pengobatan dan kerugian yang dialami korban.
”Ini bukan hanya soal bus yang rusak, tapi soal nyawa dan kesejahteraan rakyat. Di mana empati dan tanggung jawab mereka? Kecelakaan ini menambah daftar panjang kegagalan manajemen yang tidak pernah tuntas,” tegas Nurdin.
LPMLK mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono, untuk segera mencopot Welfizon Yuza dari jabatannya. “Seorang pemimpin yang gagal menjamin keselamatan rakyat dan tidak memiliki empati tidak layak berada di posisinya,” tandas Nurdin.
Selain itu, LPMLK juga menuntut agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja operasional dan keuangan Transjakarta. Hal ini bertujuan untuk mengungkap dugaan penyimpangan anggaran, khususnya terkait pengadaan armada baru yang cacat produksi.
Sebagai langkah perbaikan, LPMLK menuntut tiga hal fundamental:
- Audit Menyeluruh: Melakukan audit total terhadap seluruh armada bus, baik listrik maupun konvensional, untuk memastikan kelayakan operasional.
- Evaluasi Kinerja: Mengadakan evaluasi ulang dan pelatihan intensif bagi seluruh pengemudi dan staf operasional.
- Transparansi Total: Membuka hasil investigasi kecelakaan secara transparan kepada publik.
”Kami tidak akan berhenti bersuara. Pencopotan Welfizon Yuza adalah langkah awal untuk menyelamatkan Transjakarta dan mengembalikan kepercayaan publik,” tutup Nurdin.(Red).
