Markaberita.id | Editorial 24 September 2025 – Pernyataan lugas “Ilmu dan iman menentukan arah dan kualitas kebijakan” yang disampaikan oleh Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi “Prediksi Ekonomi Indonesia Kedepan” di kanal Dialog Topik Berita Rasil bukan sekadar slogan. Ini adalah diagnosis tajam terhadap kondisi bangsa yang, menurutnya, kerap keliru merumuskan masa depannya. Editorial ini mengurai pandangan kritis Noorsy tentang benang kusut pemikiran ekonomi-politik yang telah dan akan terus berkembang. Noorsy menekankan bahwa kebijakan tanpa fondasi ilmu yang komprehensif dan iman yang teguh hanyalah ilusi kemajuan.
Ilmu yang Terjebak dalam Angka Mati
Ichsanuddin Noorsy mengkritik keras pendekatan kebijakan yang terlalu bertumpu pada statistik semata. Ia menyoroti bagaimana sebagian pemikir Barat telah bergeser dari sekadar risiko kuantitatif ke risiko kualitatif, mengakui bahwa angka-angka tidak mampu membedah perilaku manusia secara utuh. Ironisnya, di tengah dunia yang terus berevolusi dengan kecerdasan buatan (AI), metodologi berpikir para pembuat kebijakan kita disebutnya “ketinggalan 10-15 tahun”. Ini bukan sekadar kritik personal, melainkan alarm bahwa “ilmu” yang dangkal, yang tidak mampu melihat di luar grafik dan tren permukaan, akan menghasilkan kebijakan yang reaktif, bukan antisipatif.
Noorsy bahkan mengemukakan bahwa metodologi berpikir Al-Qur’an jauh lebih komprehensif, mampu memprediksi dan membangun struktur solusi dari deskripsi masalah. Ini menyiratkan bahwa ‘ilmu’ sejati harus multidisiplin, menggabungkan data dengan analisis perilaku, konteks, dan nilai-nilai inti (core value). Ketika ‘ilmu’ hanya berhenti di permukaan, kebijakan pun tak akan menyentuh akar masalah.
Iman yang Memudar dalam Gempuran Neoliberal
Lebih jauh, Noorsy tanpa ragu menyeret perdebatan ke ranah “iman”. Ia menuding bahwa pendekatan neoliberal yang masih dianut, termasuk oleh Menteri Keuangan yang baru, tidak akan menghasilkan perubahan struktural dan fundamental. Puncak kritiknya adalah pada sistem ekonomi berbasis riba, yang menurutnya, merupakan akar dari masalah kemiskinan dan ketidakadilan (sticky gini ratio).
Baginya, ‘iman’ bukan sekadar ritual, melainkan fondasi nilai yang menjiwai setiap kebijakan. Ketika kebijakan tidak didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keberkahan—seperti yang diajarkan dalam prinsip anti-riba—maka efek yang dihasilkan adalah kerusakan, bukan kemaslahatan. Noorsy mengingatkan bahwa Allah dan Rasul akan “memerangi” sistem riba, sebuah peringatan keras tentang konsekuensi etis dari arah kebijakan. Ini menunjukkan bahwa tanpa “iman” sebagai kompas moral, kebijakan bisa jadi secara teknis terlihat “cantik di atas kertas” namun hakikatnya “racun bagi rakyat”.
Memadukan Ilmu dan Iman untuk Arah Kebijakan Bangsa
Pada akhirnya, Ichsanuddin Noorsy menggarisbawahi bahwa kualitas kepemimpinan, yang lahir dari kejernihan pikiran (ilmu) dan hati (iman), adalah kunci untuk menghadapi tantangan zaman. Ia menyerukan agar para pemimpin kita tidak hanya piawai dalam angka, tetapi juga arif dalam nilai.
Editorial ini menyimpulkan bahwa kegaduhan sosial dan stagnasi ekonomi yang kita alami saat ini adalah buah dari kebijakan yang cacat. Cacat karena ‘ilmu’ yang tidak menyeluruh dan ‘iman’ yang terabaikan. Masa depan Indonesia, yang terus dihadapkan pada perang non-militer hingga tantangan global, membutuhkan lebih dari sekadar pejabat yang “garang menggebu-gebu”. Kita membutuhkan pemimpin yang kebijakannya adalah perwujudan dari “ilmu” yang mendalam dan “iman” yang tak tergoyahkan, demi arah dan kualitas kebijakan yang benar-benar membawa keadilan, kesejahteraan, dan berkah bagi seluruh rakyat Indonesia.(Red).
