Markaberita.id | Jakarta, 6 Agustus 2025 – Isu mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat menjadi komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini kembali menjadi sorotan. Pertanyaan besar muncul: apakah penunjukan ini murni berdasarkan kompetensi, atau ada motif lain yang terselubung? Persoalan ini semakin meruncing pasca-pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana banyak pihak melihat adanya fenomena penempatan ASN di posisi strategis sebagai “balas jasa” politik.
Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik, Nurdin Sumadiharjo, menilai fenomena tersebut patut dicurigai. Menurutnya, banyak ASN yang menjadi komisaris setelah pilkada lalu adalah bagian dari tim sukses kepala daerah yang terpilih. Dugaan ini bukan sekadar isu perebutan jabatan, melainkan cermin dari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merusak birokrasi dan tata kelola perusahaan milik daerah.
Memahami Sistem Penunjukan Komisaris BUMD
Untuk memahami persoalan ini, masyarakat perlu mengetahui bagaimana seharusnya sistem penunjukan komisaris BUMD bekerja. Posisi komisaris memiliki peran krusial, yaitu mengawasi kinerja direksi agar perusahaan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah kompetensi, integritas, dan independensi.
Sistem yang ideal menempatkan meritokrasi sebagai landasan utama. Artinya, jabatan komisaris harus diisi oleh individu yang memiliki rekam jejak profesional yang mumpuni, pengetahuan di bidang yang relevan, serta visi yang jelas untuk memajukan perusahaan. Proses seleksi yang ketat dan terbuka menjadi kunci untuk memastikan orang terbaiklah yang terpilih, bukan karena kedekatan politik.
Risiko Konflik Kepentingan dan Dampaknya bagi Masyarakat
Ketika penunjukan komisaris didasarkan pada balas jasa politik, maka integritas sistem ini akan runtuh. ASN yang seharusnya netral dalam politik dikhawatirkan tidak lagi fokus pada tugas pokoknya sebagai abdi negara, melainkan lebih memprioritaskan kepentingan politik pemberi jabatan. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang nyata.
Keputusan-keputusan yang diambil di perusahaan, alih-alih untuk kemajuan bisnis dan pelayanan publik, bisa jadi diarahkan untuk memenuhi agenda politik tertentu. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat: BUMD bisa stagnan, pelayanan publik menurun, bahkan merugi. Kerugian ini pada akhirnya dibebankan kepada anggaran daerah, yang notabene adalah uang rakyat.
Peran Masyarakat dalam Mencegah “Pintu Belakang” Politik
Tambah Nurdin Sumadiharjo adalah peringatan penting bagi kita semua. Pilkada seharusnya menghasilkan pemimpin yang berkomitmen untuk membangun daerah dengan tata kelola yang bersih, bukan “bagi-bagi” jabatan. Pemimpin yang terjebak dalam lingkaran balas budi akan sulit menciptakan inovasi dan perbaikan yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting untuk mengawasi. Kita harus aktif memantau dan mengkritisi setiap keputusan politik yang berpotensi merugikan publik. Tanyakan alasan di balik setiap penunjukan, tuntut transparansi proses seleksi, dan dorong pemerintah untuk menerapkan sistem meritokrasi yang sejati. Dengan demikian, kursi-kursi strategis di perusahaan daerah tidak lagi menjadi “hadiah” politik, melainkan diisi oleh orang-orang terbaik yang benar-benar berkomitmen untuk memajukan daerah.(Red).
