Markaberita.id | Jakarta, 8 Agustus 2025 — Fenomena perombakan jajaran Dewan Pengawas dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta yang marak belakangan ini telah menarik perhatian publik. Penunjukan individu yang memiliki kedekatan politik atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap jabatan memunculkan kekhawatiran besar tentang masa depan BUMD sebagai entitas bisnis yang harusnya profesional.
Menanggapi situasi ini, Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus) menyuarakan keprihatinan mendalam. Ketua Umum FK Repnus, Faisal Nasution, menekankan bahwa penunjukan pejabat strategis di BUMD seharusnya didasarkan pada kapasitas dan rekam jejak yang teruji, bukan sekadar karena faktor kedekatan politik. Ia mengingatkan pentingnya menempatkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai prioritas utama.
Faisal menambahkan, meskipun penempatan ASN di posisi strategis bisa dipandang sebagai bagian dari strategi koordinasi, langkah ini harus tetap tunduk pada prosedur yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Pergub No. 50 tahun 2018 yang mengedepankan tahapan seleksi, uji kelayakan, dan kepatutan yang berbasis kompetensi.
Untuk memutus mata rantai intervensi politik dan memperkuat profesionalisme, FK Repnus mengusulkan sebuah langkah terobosan: pembentukan ‘BUMD Council’. Lembaga independen ini diharapkan dapat menjadi semacam “guardian” atau pelindung bagi BUMD Jakarta.
Menurut Faisal, BUMD Council akan memiliki peran strategis, seperti memonitor kinerja secara berkala, memberikan rekomendasi profesional untuk pengangkatan direksi/komisaris, melakukan audit tata kelola, serta menyediakan ruang pelaporan bagi masyarakat. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan BUMD dapat beroperasi lebih profesional, mandiri, dan tidak lagi menjadi ‘sarang’ kepentingan politik yang bisa merugikan masyarakat dan melemahkan perekonomian daerah. Langkah ini bukan hanya upaya administratif, tetapi sebuah jembatan menuju tata kelola BUMD yang lebih sehat dan berintegritas demi kemajuan Jakarta.(Red).
