Markaberita.id | Editorial 27 Juli 2025 – Pernyataan mengejutkan Wakil Gubernur DKI Jakarta tentang adanya tawuran yang “didanai” seharusnya tidak berhenti sebagai isu yang dilempar ke publik tanpa tindak lanjut. Jika benar ada pendanaan, itu berarti tawuran telah memasuki ranah kejahatan terorganisir. Namun, jika ditelisik lebih dalam, fenomena yang muncul belakangan menunjukkan persoalan yang lebih kompleks: tawuran kini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga konten hiburan yang dimonetisasi.
Di berbagai platform media sosial, tayangan tawuran disiarkan secara langsung. Ada akun-akun yang sengaja mengunggah jadwal bentrok, lengkap dengan undangan menonton live streaming. Tayangan ini mendatangkan ribuan penonton dalam hitungan menit. Dengan sistem monetisasi dari platform digital, jumlah penonton bisa berarti pemasukan nyata. Tawuran tidak lagi hanya ajang adu gengsi atau meluapkan emosi, tetapi menjadi cara mencari uang. Kekerasan berubah menjadi komoditas.
Jika ini yang sebenarnya terjadi, maka narasi “tawuran didanai” perlu dipertanyakan ulang. Bisa jadi bukan ada pihak luar yang membiayai, melainkan para pelaku sendiri yang memanfaatkan atensi publik untuk memperoleh keuntungan finansial. Tawuran menjadi tontonan berbayar, sebuah bisnis kekerasan yang memanfaatkan algoritma media sosial.
Namun, di tengah ramainya perbincangan publik, kalangan kriminolog justru belum banyak bersuara. Padahal, analisis mendalam dari para ahli sangat dibutuhkan untuk memahami bagaimana tawuran bisa berubah menjadi fenomena komersial dan siapa yang diuntungkan dari pola ini. Diamnya para pakar justru membuat isu ini dibiarkan menggantung, tanpa arahan yang jelas untuk menanganinya.
Lebih jauh, pernyataan Wakil Gubernur juga memunculkan pertanyaan penting: jika informasi tentang “pendanaan” tawuran itu berasal dari pejabat lain atau sumber intelijen, siapa sebenarnya yang menyampaikannya? Apakah ini data resmi yang sudah diverifikasi, atau sekadar bisik-bisik yang belum diuji kebenarannya? Dalam isu serius seperti ini, publik berhak tahu sejauh mana kebenaran informasi yang disampaikan pejabat negara. Pernyataan publik tanpa dukungan fakta yang terverifikasi berpotensi memperkeruh situasi, sementara masyarakat membutuhkan data konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu yang mengemuka harus selalu diiringi dengan fakta, bukan sekadar sensasi politik.
Fenomena ini tentu tidak lahir di ruang hampa. Tekanan ekonomi di ibu kota menjadi bahan bakarnya. Tingginya pengangguran muda, sempitnya lapangan kerja, dan mahalnya biaya hidup membuat banyak remaja kehilangan arah dan merasa tak memiliki masa depan. Dalam kondisi ini, geng dan tawuran bukan sekadar ruang untuk mencari identitas, tetapi juga sumber penghasilan alternatif. Jika adu jotos di jalan bisa ditonton ribuan orang dan menghasilkan uang, maka tawuran bukan lagi sekadar pelampiasan frustrasi, melainkan strategi bertahan hidup.
Namun, kita juga harus jujur melihat ini sebagai cermin kualitas sumber daya manusia kita. Jika memang benar tawuran didanai pihak tertentu, maka yang terlibat bukan sekadar korban keadaan, tetapi bagian dari ekosistem kekerasan yang terorganisir. Ini lebih parah dari fenomena “sound horeg” yang menghancurkan rumah warga—karena di sini kekerasan dipelihara, dijadwalkan, dan bahkan dibiayai.
Tawuran pelajar sering kali lahir dari frustrasi, kebutuhan validasi, dan pencarian jati diri. Sementara tawuran pemuda biasanya bersumber dari tekanan ekonomi, ketimpangan, dan perasaan termarjinalkan. Jika benar ada pihak yang mendanai tawuran kategori ini, pertanyaannya: apakah pemuda dan remaja Jakarta sudah berada di titik segenting film-film Yakuza? Atau ini justru menunjukkan bahwa kualitas SDM kita begitu rendah hingga rela menjadi pion dalam bisnis kekerasan murahan?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berhenti melempar isu tanpa tindak lanjut. Klaim tentang adanya pendanaan harus disertai bukti konkret dan diiringi langkah nyata. Aparat penegak hukum harus bergerak cepat, tidak hanya mengusut siapa yang terlibat, tetapi juga menutup sumber monetisasi yang mengubah kekerasan menjadi hiburan.
Namun, penindakan semata tidak cukup. Tawuran sebagai tontonan adalah gejala dari masalah sosial-ekonomi yang lebih dalam. Tanpa membuka lapangan kerja baru, menekan biaya hidup, dan memberikan ruang aman bagi remaja untuk berkegiatan positif, kekerasan akan tetap menemukan panggungnya, entah di jalanan atau di layar ponsel.
Jika pemerintah hanya berhenti pada retorika, maka tayangan berdarah ini akan terus mengalir, penontonnya semakin banyak, dan tawuran akan terus hidup—bukan sebagai tradisi liar anak jalanan, tetapi sebagai bisnis kekerasan yang menguntungkan sebagian orang.(Red).
