Markaberita.id | Jakarta, 8 Juli 2025 – Wacana program sekolah swasta gratis di Jakarta pada tahun 2025 telah menggelegar, menjanjikan angin segar bagi ribuan orang tua dan siswa di Ibu Kota. Faisal Nasution, Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus), menyambut baik setiap inisiatif yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, harapan besar ini kini dihadapkan pada kenyataan pahit di lapangan.
“Sejak awal digulirkan, program sekolah swasta gratis 2025 ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan krusial,” ujar Faisal. Ia mempertanyakan mekanisme pelaksanaannya, kecukupan anggaran, serta apakah program ini benar-benar akan menyentuh mereka yang membutuhkan. “Sayangnya, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut kini mulai terbukti.”
Menurut Faisal Nasution, FK Repnus telah menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai disparitas antara janji yang diumbar dengan realita di lapangan. Banyak orang tua mengeluhkan bahwa mereka masih dihadapkan pada berbagai pungutan biaya, seperti uang pangkal, uang gedung, atau sumbangan wajib lainnya, yang seharusnya ter-cover dalam program “gratis” tersebut. Selain itu, ada pula laporan mengenai kuota siswa gratis yang sangat terbatas atau persyaratan yang begitu rumit sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mengaksesnya.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan di tingkat atas dengan implementasi di tingkat bawah. Faisal mempertanyakan apakah ini karena kurangnya sosialisasi, pengawasan, atau bahkan adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari program yang seharusnya mulia ini.
Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Janji sekolah swasta gratis bukan sekadar janji politik, melainkan cerminan komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan. “Ketika janji tersebut tidak terealisasi di lapangan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terkikis, dan yang lebih parah, harapan anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak pun bisa pupus,” tegas Faisal.
FK Repnus mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah swasta gratis 2025 ini.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kami meminta penjelasan konkret mengapa terjadi perbedaan signifikan antara janji dan kenyataan. Perlu ada upaya serius untuk mengatasi berbagai hambatan di lapangan, menindak tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, dan memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran,” ucap Faisal.
“Masyarakat Jakarta berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkendala biaya. Jangan biarkan janji manis ini berubah menjadi luka yang memperdalam jurang ketimpangan. FK Repnus siap untuk terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat demi terwujudnya pendidikan yang adil dan merata di Jakarta,” pungkasnya. (Red)
