Markaberita.id | Jakarta, 7 Juli 2025 – Musim hujan belum genap mencapai puncaknya, namun Jakarta sudah kembali akrab dengan pemandangan banjir. Genangan air di mana-mana, lalu lintas lumpuh, dan aktivitas warga terhambat menjadi siklus rutin yang menyesakkan. Ironisnya, kondisi ini seolah jadi antitesis dari janji-janji penanganan banjir yang kerap digaungkan oleh Gubernur Pramono. Pertanyaan besar pun muncul: apakah semua itu hanya sekadar lips service, tanpa implementasi nyata yang berarti?
Janji untuk mengatasi banjir di Ibu Kota bukanlah hal baru. Setiap musim kampanye atau saat banjir melanda, deretan solusi seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, hingga optimalisasi drainase selalu jadi narasi utama pemerintah provinsi.
Gubernur Pramono, dalam berbagai kesempatan, juga telah menegaskan komitmennya untuk membuat Jakarta bebas dari genangan. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Beberapa ruas jalan vital dan permukiman padat penduduk masih jadi langganan banjir, bahkan setelah hujan dengan intensitas menengah. Ini menunjukkan bahwa solusi parsial atau reaktif tidak cukup untuk menghadapi tantangan kompleks ini.
Ketika Warga Jadi Korban Berulang: Edukasi dan Realita Tata Kelola
Masyarakat Jakarta seolah dipaksa untuk menerima takdir ini setiap tahun. Kerugian materiil tak terhitung, mulai dari kendaraan yang rusak, perabotan rumah tangga yang terendam, hingga hilangnya waktu produktif karena terjebak banjir. Lebih dari itu, dampak psikologis berupa kecemasan dan frustrasi juga tak kalah besar. Mereka yang tinggal di daerah rawan banjir harus selalu waspada, bahkan saat langit baru menunjukkan mendung.
Penting untuk dipahami bahwa banjir di Jakarta bukanlah semata fenomena alam, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor geografis, iklim, dan terutama, tata kelola kota. Program-program penanganan banjir yang dicanangkan seolah berjalan di tempat atau tidak efektif. Normalisasi sungai terkendala pembebasan lahan dan koordinasi, pembangunan pompa air tak dibarengi perawatan optimal, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih jadi pekerjaan rumah besar. Namun, semua kendala ini seharusnya bukan alasan bagi pemerintah untuk terus menunda solusi jangka panjang yang konkret. Ini adalah masalah yang berulang, dan sudah seharusnya ada strategi yang lebih matang, berbasis data, dan terimplementasi dengan pendekatan holistik.
Seringkali, dalih “air kiriman” dari daerah hulu menjadi kambing hitam utama setiap kali Jakarta terendam. Padahal, penyebab utama banjir Jakarta adalah kombinasi dari penurunan permukaan tanah (subsidence), kepadatan pembangunan yang mengurangi area resapan, dan sistem drainase kota yang tidak memadai, di samping curah hujan lokal yang tinggi. Air kiriman hanya memperparah kondisi yang sudah rapuh. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah fokus pada masalah internal Jakarta sendiri, alih-alih terus menyalahkan faktor eksternal. Penanganan yang serius harus dimulai dari dalam.
Membuktikan Janji dengan Tindakan Nyata: Transparansi dan Akuntabilitas
Sudah saatnya Gubernur Pramono dan jajarannya membuktikan janji-janji mereka dengan tindakan nyata. Penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan slogan atau lips service di media. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, koordinasi antar instansi yang solid, alokasi anggaran yang tepat sasaran, serta transparansi dalam setiap tahapan program. Evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan juga harus dilakukan secara terbuka untuk mengidentifikasi apa yang salah dan memperbaikinya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya tanggung jawab besar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya. Banjir adalah cerminan dari tata kelola kota yang belum optimal, yang membutuhkan bukan hanya perencanaan, tetapi juga eksekusi yang konsisten dan akuntabel. Jangan sampai kepercayaan publik terkikis habis karena janji yang terus diulang namun tak pernah terwujud. Warga Jakarta butuh bukti, bukan sekadar janji.
Menurut Anda, dalam konteks edukasi dan tata kelola, langkah konkret apa yang paling mendesak untuk dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir ini, tanpa harus selalu menyalahkan air kiriman?. (Red).
