Markaberita.id | Depok, 27 Juni 2025 – Sebuah pemandangan yang tak biasa tengah terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Banyak bangku kosong di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri, menandakan kekurangan siswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan praktisi pendidikan, terutama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Depok, yang menuding pembatasan kuota Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai biang keladinya.
Kesenjangan Kuota dan Realitas Lapangan
Ketua MKKS Kota Depok, Mamad Mahpudin, mengungkapkan bahwa akar masalah terletak pada ketidakseimbangan kuota antar jalur pendaftaran. Kekurangan murid paling mencolok terjadi pada jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Jalur-jalur ini, yang seharusnya menjadi pintu bagi siswa berprestasi, berkebutuhan khusus, atau yang berpindah domisili, memiliki alokasi kuota yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jalur domisili atau zonasi. Kebijakan ini, yang memprioritaskan kedekatan tempat tinggal, memang dirancang untuk pemerataan akses pendidikan, namun di sisi lain, menciptakan celah yang cukup lebar.
Mamad, yang juga menjabat sebagai Kepala SMAN 4 Kota Depok, memberikan gambaran nyata. Dari 432 kursi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk SMAN 4, hanya 301 pendaftar yang masuk hingga penutupan SPMB pada Senin, 16 Juni lalu. Ini berarti ada 131 kursi yang masih belum terisi.
“Kekosongan kursi ini sebagian besar berasal dari jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi,” jelas Mamad pada Kamis, 26 Juni 2025. “Ironisnya, pendaftar jalur domisili jauh lebih banyak, bahkan mencapai sekitar 800 orang, meskipun kuotanya terbatas.” Fenomena ini menggambarkan bahwa meski kuota jalur domisili minim, animo siswa untuk masuk melalui jalur ini tetap tinggi, menciptakan persaingan ketat yang seringkali menyisakan banyak siswa tidak tertampung.
Mencari Solusi di Tengah Ketidakpastian
Kekurangan kuota ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mamad menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan permasalahan ini melalui Kantor Cabang Dinas setempat. “Kami masih menunggu mekanisme selanjutnya, apakah akan dibuka jalur optimalisasi atau bagaimana, kita lihat perkembangannya nanti,” ungkapnya penuh harap. Jalur optimalisasi bisa menjadi solusi sementara untuk mengisi kekosongan kursi, namun jangka panjangnya, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan SPMB menjadi krusial.
Kota Depok sendiri memiliki 15 SMA negeri dan 4 SMK negeri. Jumlah ini menunjukkan potensi besar untuk pendidikan berkualitas, namun jika permasalahan kuota ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan berdampak pada kualitas input siswa dan pada akhirnya, output pendidikan. Keseimbangan antara pemerataan dan penampungan semua potensi siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan penerimaan siswa baru di masa mendatang.(Red).
