Markaberita.id | Jakarta, 28 Juni 2025 – Muhammad Taib Warhangan, S.H., M.H., mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk secara serius mengimplementasikan mandat pembangunan ekonomi rakyat. Menurutnya, kesejahteraan yang merata, adil, dan berkelanjutan adalah visi besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang seharusnya menjadi pedoman di Maluku.
“Setiap investasi yang masuk ke Maluku harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan justru mengorbankan mereka,” tegas Taib Warhangan.
Advokat muda Maluku ini menyoroti bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Maluku berhenti terlena dengan angka statistik pertumbuhan ekonomi yang semu, sementara di lapangan, rakyat terus terpinggirkan. Investasi, lanjutnya, seharusnya menjadi kekuatan yang menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal, seraya menjaga kelestarian alam dan budaya daerah.
Kerusakan Lingkungan dan Ketidakadilan Investasi: Studi Kasus Buru Selatan dan Batabual
Taib Warhangan membeberkan contoh nyata kerusakan yang terjadi:
“Lihatlah Buru Selatan. Situs sejarah dan sumber kehidupan rakyat, Air Jin, kini rusak parah akibat aktivitas PT Nusa Padama. Air yang dulu jernih kini keruh, hutan rusak dan gundul. Keuntungan apa yang didapatkan rakyat dari investasi semacam itu? Apakah sungai dan hutan yang rusak, serta kampung yang kehilangan sumber air bersih, bisa disebut sebagai kemajuan daerah?” tanyanya retoris.
Ia juga menyoroti kondisi di Kabupaten Buru, Kecamatan Batabual. “Kawasan yang kaya kayu ditebang habis-habisan oleh para pemegang izin, namun janji pembangunan jalan dan jembatan tak kunjung terealisasi. Rakyat hanya mendapat debu dan jalan tanah, sementara kayu-kayu mereka keluar dari hutan tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan,” ungkapnya prihatin.
Seruan Tegas untuk Gubernur Hendrik Lewerissa: Keberpihakan pada Rakyat
Muhammad Taib Warhangan menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah pengawasan, melainkan soal keberpihakan.
“Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa,
harus berani berkata: ‘Rakyat Maluku butuh investasi yang adil!’ Jangan sampai ada lagi investasi yang hanya memperkaya segelintir pihak, meninggalkan beban kerusakan lingkungan bagi rakyat kecil,” serunya.
Menurut Taib, jika benar ingin membangun ekonomi rakyat sesuai visi Presiden Prabowo, maka ukurannya harus jelas:
* Apakah rakyat makin sejahtera?
* Apakah alam tetap terjaga?
* Apakah budaya dan kearifan lokal dihormati?
“Kini saatnya Maluku punya pemimpin yang tidak hanya sekadar menandatangani izin, tetapi juga berani menolak investasi yang tidak berpihak pada rakyat Maluku. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Maluku dijual murah demi angka pertumbuhan yang semu,” tegasnya.
Ia menambahkan, rakyat menantikan langkah dan kebijakan tegas dari Gubernur Hendrik Lewerissa. “Jangan biarkan Maluku hanya jadi halaman belakang bagi para pengusaha rakus. Mari bangun ekonomi yang benar-benar berpijak pada gagasan pembangunan yang ramah lingkungan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Maluku,” pungkas Muhammad Taib Warhangan, S.H., M.H. (Red).
